tapakburuhnews

Tahun 2026 menjadi momentum yang disebut sebagai titik balik dalam dinamika pergerakan serikat pekerja di Indonesia. Ketika posisi Dewan Penasehat diisi oleh Kapolri dan didominasi oleh sejumlah perwira kepolisian, publik buruh pun dihadapkan pada babak baru dalam hubungan antara gerakan pekerja dan institusi negara. Kehadiran pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia sebagai Dewan Penasehat memunculkan beragam pandangan. Di satu sisi, ini dipandang sebagai upaya memperkuat komunikasi, menjaga stabilitas hubungan industrial, serta membangun sinergi antara gerakan buruh dan aparat penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum ketenagakerjaan, keberadaan unsur kepolisian dapat diartikan sebagai komitmen untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja berjalan sesuai aturan yang berlaku Namun di sisi lain, perubahan ini juga menjadi refleksi penting bagi gerakan serikat pekerja untuk tetap menjaga independensi, daya kritis, serta keberpihakan pada kepentingan anggotanya. ...