TITIK BALIK PERGERAKAN SERIKAT PEKERJA INDONESIA 2026. Oleh Anto Budianto, S. H

-

Tahun 2026 menjadi momentum yang disebut sebagai titik balik dalam dinamika pergerakan serikat pekerja di Indonesia. Ketika posisi Dewan Penasehat diisi oleh Kapolri dan didominasi oleh sejumlah perwira kepolisian, publik buruh pun dihadapkan pada babak baru dalam hubungan antara gerakan pekerja dan institusi negara.

Kehadiran pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia sebagai Dewan Penasehat memunculkan beragam pandangan. Di satu sisi, ini dipandang sebagai upaya memperkuat komunikasi, menjaga stabilitas hubungan industrial, serta membangun sinergi antara gerakan buruh dan aparat penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum ketenagakerjaan, keberadaan unsur kepolisian dapat diartikan sebagai komitmen untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja berjalan sesuai aturan yang berlaku

Namun di sisi lain, perubahan ini juga menjadi refleksi penting bagi gerakan serikat pekerja untuk tetap menjaga independensi, daya kritis, serta keberpihakan pada kepentingan anggotanya. Serikat pekerja lahir dari rahim perjuangan, berdiri di atas prinsip kebebasan berserikat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Sejarah membuktikan bahwa pergerakan buruh Indonesia selalu mengalami fase transformasi — dari masa pembatasan, reformasi, hingga era kolaborasi strategis. Tahun 2026 dapat menjadi momen redefinisi: apakah ini akan memperkuat posisi tawar buruh melalui pendekatan dialogis, atau justru menjadi tantangan dalam menjaga marwah perjuangan?

Titik balik ini pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi penasehat, tetapi bagaimana arah perjuangan tetap berpijak pada cita-cita keadilan sosial, kesejahteraan pekerja, dan hubungan industrial yang berkeadilan.

Serikat pekerja akan selalu diuji oleh zaman. Dan di setiap zaman, kesadaran, konsolidasi, serta komitmen anggotanyalah yang menentukan arah sejarahnya.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya