tapakburuhnews

Pembukaan Latsar BRIGADE SPSI Angkatan 43 Jawa Timur Resmi Dibuka, 150 Peserta Siap Menjalankan Tugas TURJAWALI Photo: pembukaan Latsar BRIGADE SPSI KE 43 Kediri, Jawa Timur – Semangat membangun kader yang disiplin, tangguh, dan berintegritas kembali ditunjukkan melalui penyelenggaraan Latihan Dasar (Latsar) Brigade SPSI Angkatan 43 Jawa Timur yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti oleh 110 peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri.Latsar Brigade SPSI merupakan program pembinaan kader yang bertujuan membentuk anggota Brigade SPSI agar memiliki kemampuan kepemimpinan, kedisiplinan, loyalitas, serta kesiapan dalam menjalankan tugas organisasi. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, mulai dari apel, pembinaan fisik, materi organisasi, hingga praktik lapangan. Dalam pelaksanaannya, Agung dari PD FSP KEP SPSI Jawa Timur turut menjadi fasilitator dan memberikan pembekal...

Purwakarta, 1 Juli 2026 – Jajaran Executive Committee (Exco) Partai Buruh dari unsur Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) di Kabupaten Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Karawang, dan Kota Depok secara bersama-sama menyatakan mengundurkan diri dari Partai Buruh.Pernyataan sikap tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan yang sebelumnya disampaikan oleh mantan Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli, bersama jajaran ORI di tingkat nasional. Pengunduran diri tersebut didasarkan pada adanya perbedaan pandangan mengenai arah perjuangan dan kebijakan organisasi. Dalam pernyataan bersama, para pengurus Exco dari unsur ORI menegaskan bahwa keputusan ini telah melalui proses diskusi, evaluasi, dan pertimbangan yang matang. Mereka menyatakan bahwa langkah tersebut diambil secara sadar, bertanggung jawab, dan tetap menjunjung tinggi etika organisasi serta semangat persaudaraan. Para pengurus juga menyampaikan bahwa seluruh kader ORI yang masih menduduki jabatan struktural di Partai ...

ORI Provinsi Banten Tegaskan Akhiri Afiliasi dengan Partai Buruh dan Fokus Jalankan Kebijakan Organisasi Banten, 28 Juni 2026 – Dewan Pimpinan Provinsi (DPProv) Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Provinsi Banten secara resmi menyatakan akan melaksanakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ORI untuk mengakhiri hubungan keanggotaan dan afiliasi organisasi dengan Partai Buruh. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas pernyataan resmi Sekretaris Jenderal ORI yang disampaikan pada 26 Juni 2026, sekaligus berdasarkan hasil rapat pengurus ORI Provinsi Banten. Dalam pernyataannya, ORI Banten menegaskan bahwa keputusan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran organisasi di wilayah Provinsi Banten. Ketua ORI Provinsi Banten, Akmani, bersama Sekretaris Galih Wawan, menyampaikan bahwa keputusan tersebut berlaku bagi seluruh struktur organisasi, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, hingga kelurahan, termasuk seluruh pengurus, kader, dan ang...

Pengurus Partai Buruh Provinsi Riau dari Unsur ORI KSPSI Resmi Mengundurkan Diri PEKANBARU – Pengurus Partai Buruh Provinsi Riau yang berasal dari unsur Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea resmi menyatakan mengundurkan diri secara serentak dari kepengurusan Partai Buruh. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Executive Committee (Exco) Partai Buruh Provinsi Riau, Erick Suryadi, R.Amd.AAIJ , pada Minggu (28/6/2026). Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas keputusan organisasi yang telah diumumkan secara nasional pada 26 Juni 2026 di Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, Erick menjelaskan bahwa Partai Buruh didirikan oleh sebelas organisasi inisiator, salah satunya adalah ORI KSPSI yang dipimpin Andi Gani Nena Wea. Sebagai salah satu organisasi pendiri, ORI KSPSI merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengevaluasi arah perjuangan partai agar tetap sejalan dengan visi dan misi ya...

Hukum sebagai Panglima: Tantangan dan Harapan bagi Indonesia Oleh: Assistant Professor, MMMHS/HERSIT Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Penegasan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara lugas: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Rumusan ini bukan sekadar deklarasi normatif, melainkan mandat konstitusional yang mengandung konsekuensi serius: hukum harus ditempatkan sebagai panglima dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Konsep negara hukum ( Rechtsstaat ) mensyaratkan adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum ( equality before the law ), serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum ( rechtgelijkheid atau gelijkheidsbeginsel ). Tidak boleh ada perlakuan berbeda karena jabatan, kekuasaan, kekayaan, atau kedekatan politik. Namun, realitas sosial sering kali menunjukkan adan...

Tahun 2026 menjadi momentum yang disebut sebagai titik balik dalam dinamika pergerakan serikat pekerja di Indonesia. Ketika posisi Dewan Penasehat diisi oleh Kapolri dan didominasi oleh sejumlah perwira kepolisian, publik buruh pun dihadapkan pada babak baru dalam hubungan antara gerakan pekerja dan institusi negara. Kehadiran pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia sebagai Dewan Penasehat memunculkan beragam pandangan. Di satu sisi, ini dipandang sebagai upaya memperkuat komunikasi, menjaga stabilitas hubungan industrial, serta membangun sinergi antara gerakan buruh dan aparat penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum ketenagakerjaan, keberadaan unsur kepolisian dapat diartikan sebagai komitmen untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja berjalan sesuai aturan yang berlaku Namun di sisi lain, perubahan ini juga menjadi refleksi penting bagi gerakan serikat pekerja untuk tetap menjaga independensi, daya kritis, serta keberpihakan pada kepentingan anggotanya. ...