ORI Provinsi Banten Tegaskan Akhiri Afiliasi dengan Partai Buruh dan Fokus Jalankan Kebijakan Organisasi

-
ORI Provinsi Banten Tegaskan Akhiri Afiliasi dengan Partai Buruh dan Fokus Jalankan Kebijakan Organisasi

Banten, 28 Juni 2026 – Dewan Pimpinan Provinsi (DPProv) Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Provinsi Banten secara resmi menyatakan akan melaksanakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ORI untuk mengakhiri hubungan keanggotaan dan afiliasi organisasi dengan Partai Buruh.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas pernyataan resmi Sekretaris Jenderal ORI yang disampaikan pada 26 Juni 2026, sekaligus berdasarkan hasil rapat pengurus ORI Provinsi Banten. Dalam pernyataannya, ORI Banten menegaskan bahwa keputusan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran organisasi di wilayah Provinsi Banten.

Ketua ORI Provinsi Banten, Akmani, bersama Sekretaris Galih Wawan, menyampaikan bahwa keputusan tersebut berlaku bagi seluruh struktur organisasi, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, hingga kelurahan, termasuk seluruh pengurus, kader, dan anggota ORI.

Selain menegaskan berakhirnya afiliasi dengan Partai Buruh, ORI Provinsi Banten juga menyatakan akan memfokuskan seluruh program kerja dan aktivitas organisasi pada pelaksanaan garis perjuangan, visi, misi, serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat ORI.

Dalam keterangannya, pengurus ORI Banten juga menginstruksikan kepada seluruh pengurus, kader, dan anggota agar menjaga soliditas organisasi, menaati setiap keputusan organisasi, serta tidak lagi melakukan aktivitas apa pun yang mengatasnamakan ORI dalam kaitannya dengan Partai Buruh.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

SEKJEN ORI DAN PANGLIMA NASIONAL BRIGADE SPSI HADIRI LATSAR BRIGADE ANGKATAN 43 DI KEDIRI

-
Gambar
SEKJEN ORI DAN PANGLIMA NASIONAL BRIGADE SPSI HADIRI LATSAR BRIGADE ANGKATAN 43 DI KEDIRI photo : Sekretaris Jenderal Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Ferri Nurzarli, S.E., S.H  Kediri, Jawa Timur | 4–5 Juli 2026 – Sekretaris Jenderal Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) sekaligus Panglima Nasional BRIGADE SPSI, Bung Ferri Nurzarli, S.E., S.H., menghadiri kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar (Latsar) BRIGADE SPSI Angkatan ke-43 yang diselenggarakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada tanggal 4–5 Juli 2026. Kehadiran Bung Ferri Nurzarli menjadi penyemangat bagi seluruh peserta Latsar yang mengikuti rangkaian pendidikan sebagai bagian dari pembentukan kader BRIGADE SPSI yang disiplin, militan, loyal, dan memiliki komitmen tinggi terhadap perjuangan organisasi. Dalam sambutan pembukaan, Bung Ferri menegaskan bahwa seluruh kader harus terus menjaga semangat perjuangan dan tidak boleh berhenti mengabdi kepada organisasi maupun kepada kaum pekerja...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya