MENYIKAPI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN BARU: PERKUAT PEMAHAMAN, KAWAL HAK PEKERJA

Oleh: Anto Budianto, S.H.

Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026 menjadi momentum bagi seluruh jajaran SP KEP SPSI AGN untuk memperkuat pemahaman hukum dan mengawal perlindungan pekerja di tempat kerja masing-masing. 

Perjuangan serikat pekerja perlu terus dilanjutkan melalui pendidikan anggota, penguatan perundingan, dan pendampingan kasus. Keberhasilan pembaruan hukum harus terlihat dalam kepastian kerja, pemenuhan hak, serta penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang adil.

PENGURUS DAN ANGGOTA HARUS MEMAHAMI ATURAN

Seluruh jajaran SP KEP SPSI AGN perlu mempelajari naskah resmi undang-undang, ketentuan peralihan, dan aturan pelaksana yang berkaitan dengan kondisi perusahaan. Informasi yang disampaikan kepada anggota harus bersumber dari dokumen resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.Pengurus di tingkat perusahaan memiliki peran penting untuk menjelaskan perubahan aturan dengan bahasa sederhana, membuka ruang konsultasi, dan menghimpun persoalan yang dihadapi anggota.

KAWAL PERSOALAN UTAMA DI TEMPAT KERJA

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama meliputi:

1. Kepastian hubungan kerja, termasuk pelaksanaan perjanjian kerja dan praktik alih daya.

2. Pengupahan dan kesejahteraan, termasuk pembayaran upah, lembur, serta hak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Perlindungan dalam proses PHK, melalui pendampingan, pemeriksaan dokumen, dan pengawalan pemenuhan hak pekerja.Jaminan sosial serta keselamatan dan kesehatan kerja, agar perlindungan berjalan dalam kegiatan kerja sehari-hari.Kebebasan berserikat, agar pekerja dapat menjalankan kegiatan organisasi sesuai hukum tanpa intimidasi.Hal-hal tersebut merupakan agenda pengawalan serikat, bukan penjelasan mengenai bunyi pasal tertentu dalam undang-undang baru.

PERKUAT PKB DAN PERUNDINGAN BIPARTIT

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi sarana penting untuk memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pengurus SP KEP SPSI AGN perlu menelaah kesesuaian PKB dengan ketentuan yang berlaku serta menyiapkan usulan perbaikan berdasarkan kebutuhan anggota.Setiap usulan perubahan dari perusahaan harus dipelajari secara cermat. Pengurus perlu memastikan rumusannya jelas, dapat dilaksanakan, dan tidak membuka ruang penafsiran yang merugikan pekerja. Perundingan harus didukung data, argumentasi hukum, dan komunikasi yang teratur dengan anggota. Kekuatan serikat tumbuh dari pengurus yang memahami persoalan serta anggota yang terlibat dan solid.

TERTIB DOKUMEN, KUAT DALAM PENDAMPINGAN

Anggota diimbau menyimpan perjanjian kerja, slip upah, catatan lembur, bukti kepesertaan jaminan sosial, dan dokumen hubungan kerja lainnya.Apabila menghadapi persoalan, segera berkoordinasi dengan pengurus serikat. Jangan terburu-buru menandatangani dokumen yang belum dipahami, terutama yang berkaitan dengan pengunduran diri, perubahan status kerja, atau penyelesaian hak.Pendampingan perlu dilakukan secara terkoordinasi dari tingkat perusahaan hingga perangkat organisasi terkait, berdasarkan kronologi dan bukti yang dapat , 

TEGUH MEMPERJUANGKAN HAK.

Pembaruan hukum ketenagakerjaan harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kemampuan organisasi. SP KEP SPSI AGN perlu terus memperkuat pendidikan, pelayanan anggota, dan pengawalan hubungan industrial.Dengan persatuan, pemahaman hukum, serta langkah perjuangan yang terarah, serikat dapat memperjuangkan kepastian kerja dan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.