Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya.

Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil, akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban.

Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari. Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS). Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan.

“Data tersebut diperlihatkan oleh seorang berinisial DP, dan diperkuat oleh keterangan saudara berinisial SD, yang menjelaskan bahwa akun korban diakses melalui fitur lupa password serta dilakukan pemindahan email tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban,” jelas Bung Hersit.

Lebih lanjut, pada 16 November 2025, ibu korban yang berinisial YM menerima dan menyampaikan bukti percakapan WhatsApp yang menunjukkan bahwa seorang berinisial IR diduga telah menyebarkan tangkapan layar data BPJS Kesehatan korban, disertai tuduhan-tuduhan yang merugikan, yang dikirimkan dari nomor tidak dikenal 0812-4870-5253.

Atas rangkaian peristiwa tersebut, korban kemudian menempuh jalur hukum dengan membuat Laporan Pengaduan Nomor: STPL/142/XII/2023 di Ditreskrimsus Polda Papua Barat, Manokwari, pada Senin, 15 Desember 2025.

Dalam proses pelaporan tersebut, korban didampingi oleh tim kuasa hukum dari Law Firm MMMHS & P, yang terdiri dari:
1. Mohd. M. M. Herman Sitompul, S.H., M.H.

2. Fitriyanti, S.H., M.H.

3. Yulia Wulandari, S.H., M.H.

4. Siyane Nanlohy Horota, S.H.
5. Karel Sineri, S.H.
Kantor Advokat MMMHS & P beralamat di Jl. Duku I Blok E14/21, Pondok Sejahtera, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten

Bung Hersit yang juga merupakan Advokat Senior serta Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Bidang Sosial dan Kemasyarakatan menegaskan bahwa saat ini perkara tersebut masih berproses di Polda Papua Barat.

“Klien kami sudah dimintai keterangan dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Saat ini kami masih melengkapi alat bukti yang mengarah pada proses penyidikan,” ujarnya.

Terkait pasal yang disangkakan, Bung Hersit menyampaikan bahwa perkara ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU ITE Tahun 2024 yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2024.

“Pasal yang kami bidik adalah Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (2) UU ITE, terkait akses ilegal dan pemindahan informasi elektronik tanpa hak,” tegasnya.

Ia menambahkan, demi penegakan hukum dan perlindungan hak korban, kasus ini akan terus dilanjutkan hingga tuntas.

“Perbuatan tersebut telah merugikan klien kami, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, proses hukum harus tetap berjalan,” pungkas Bung Hersit.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya