PC FSP KEP SPSI Karawang Gelar Pendidikan untuk Anggota dan Komisariat

-
PC FSP KEP SPSI Karawang Gelar Pendidikan untuk Anggota dan Komisariat
Fokus pada Penguatan Militansi, Advokasi, dan Pemahaman Pengupahan

 Karawang, Juli 2025 —
Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas kader-kader serikat di tingkat perusahaan, Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Karawang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Serikat Pekerja yang diperuntukkan bagi para anggota dan pengurus komisariat dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam SP KEP SPSI Karawang.
Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), dan diikuti oleh peserta dari berbagai sektor industri yang aktif dalam struktur organisasi SP KEP SPSI di Karawang.

Adapun materi utama dalam pendidikan ini mencakup tiga pokok penting:
• Dasar-dasar Ilmu Organisasi dan Ideologi Organisasi serta Militansi SP KEP SPSI
Materi ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman mendasar mengenai fungsi dan tujuan organisasi serikat pekerja, sejarah perjuangan buruh, serta membangun militansi dan loyalitas terhadap perjuangan kolektif.
• Advokasi Ketenagakerjaan
Disampaikan oleh fasilitator dari Lembaga Diklat, peserta diberikan pemahaman mengenai teknik pendampingan anggota, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta strategi hukum dalam pembelaan hak-hak normatif pekerja.
• Pengupahan
Materi ini membahas prinsip dasar sistem pengupahan di Indonesia, regulasi yang berlaku, serta strategi perjuangan serikat dalam memperjuangkan upah layak berdasarkan data dan analisa kebutuhan hidup layak (KHL).
Ketua PC FSP KEP SPSI Karawang, H. Ferri Nuzarli, dalam sambutannya menegaskan bahwa pendidikan ini adalah bagian dari komitmen organisasi dalam mencetak kader-kader serikat yang tidak hanya paham struktur, tetapi juga memiliki kapasitas negosiasi, keberanian membela anggota, dan pemahaman ideologi perjuangan.
“Kita tidak cukup hanya tahu hak dan kewajiban. Kita butuh militansi, keberanian, dan ilmu untuk memperjuangkan hak pekerja secara strategis dan terorganisir,” tegas H. Ferri.

Acara berlangsung dengan interaktif, diselingi diskusi kasus nyata dari lapangan, dan ditutup dengan refleksi bersama atas tantangan-tantangan hubungan industrial ke depan.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, PC FSP KEP SPSI Karawang berharap seluruh peserta dapat menjadi agen perubahan di tingkat komisariat, memperkuat organisasi, dan memperjuangkan hak-hak buruh secara lebih cerdas dan solid.
.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya