SP KEP SPSI Karawang Gelar Dialog Sosial Bersama Direktorat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

-
SP KEP SPSI Karawang Gelar Dialog Sosial Bersama Direktorat Kementerian Ketenagakerjaan
Angkat Tema Keterampilan Komunikasi dan Negosiasi dalam Mendorong Dialog Sosial yang Efektif

 Karawang, 24 Juli 2025 —
Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SP KEP SPSI) Kabupaten Karawang menyelenggarakan kegiatan Dialog Sosial bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan mengangkat tema:
“Keterampilan Komunikasi dan Negosiasi dalam Mendorong Dialog Sosial yang Efektif”.

Kegiatan ini diselenggarakan di Fave Hotel Karawang dan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari keluarga besar SP KEP SPSI Karawang, yang terdiri dari pengurus dan perwakilan dari berbagai perusahaan.
Dialog sosial ini menghadirkan Pak Ius Ramlan sebagai narasumber utama dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pemaparannya, beliau menekankan pentingnya keterampilan komunikasi dan teknik negosiasi dalam membangun hubungan industrial yang sehat, dialogis, dan produktif di tingkat perusahaan.
Selain itu, acara ini juga menghadirkan Ketua Umum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, yang turut memberikan materi khusus mengenai Hubungan Industrial Pancasila. Dalam pemaparannya, beliau menegaskan bahwa hubungan industrial berbasis nilai-nilai Pancasila harus menjadi pijakan moral dalam membangun kemitraan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan sosial, dan kemanusiaan harus tercermin dalam setiap proses dialog sosial dan perundingan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua PC FSP KEP SPSI Karawang, H. Ferri Nuzarli, beserta jajaran pengurus cabang lainnya. Dalam sambutannya, H. Ferri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota serikat pekerja, agar lebih siap menghadapi dinamika hubungan industrial di era perubahan regulasi dan teknologi saat ini.
“Kita tidak bisa hanya reaktif. Serikat pekerja harus cakap dalam komunikasi, kuat dalam negosiasi, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika dalam perjuangan,” ujar H. Ferri.
Kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusiasme dan interaksi aktif dari para peserta, baik dalam sesi pemaparan maupun diskusi. Dengan adanya forum ini, diharapkan akan lahir kader-kader serikat pekerja yang profesional, beretika, dan mampu menjadi ujung tombak dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di Karawang. (@tapakburuh)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya