Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026: Berdasarkan Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Naik Sekitar 8,17% – 10,26%

-

Oleh : Denny Rokhmanul Hakim,S.E,M.M (Depekab unsur Pekerja) Kabupaten Karawang 

Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026: Berdasarkan Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Naik Sekitar 8,17% – 10,62%

Berdasarkan hasil survei lapangan yang mengacu pada indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL), diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 diperkirakan mengalami kenaikan antara 8,17% hingga 10,62%. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan dasar pekerja akibat inflasi, harga pangan, biaya transportasi, serta kebutuhan sosial lainnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Survei KHL dilakukan untuk mengukur secara riil tingkat kebutuhan hidup seorang pekerja lajang selama satu bulan, 

SPKEP SPSI Mengusulkan variable penetapan upah minimum kabupaten dan sectoral dengan beberapa variable

1. Inflasi Karawang atau jawa barat atau         nasionall

2. Pertumbuhan Ekonomi Kab karawang

     /rasio PDRB (Produk domestic region

     Bruto)

3. Produktivitas dan Resiko kerja (1% -3%)

4. Kebutuhan hidup layak (KHL)

5. Index tertentu (1.0-1.3)

(INFLASI + PE )+ Produktifitas/Resiko keja) x Iindex tertentu) X UMK 2025

=(2.19%+4.98%)+1%)xIndex tertentu (1.0-1.3)

= (7.17%+1%)x1.0 + 1.3

= 8,17% s/d 10,62% x UMK 2025

*september2025

Nilai Resiko= Nilai Pertambahan Berdasarkan PP 44 Tahun 2015

Hasil survei menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan pada beberapa komponen, terutama kebutuhan pangan, transportasi, dan perumahan, yang menjadi faktor utama naiknya KHL di berbagai wilayah. Dengan dasar inilah, kenaikan UMK di tahun 2026 secara wajar berada pada kisaran 8,17% hingga 10,26%, tergantung pada kondisi ekonomi daerah masing-masing.

Pentingnya Kenaikan UMK yang Berkeadilan

Kenaikan upah minimum bukan hanya soal angka nominal, melainkan bentuk pengakuan atas hak pekerja untuk hidup layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Upah yang layak harus mampu memenuhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya agar tetap produktif, sehat, dan bermartabat.

Kondisi ekonomi yang terus berubah menuntut pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk duduk bersama dalam menetapkan UMK yang adil. Serikat pekerja memiliki peran strategis dalam memastikan hasil survei KHL benar-benar mencerminkan realitas di lapangan dan menjadi dasar dalam perumusan upah tahun berikutnya.

Sikap SP KEP SPSI Karawang

Sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan hak-hak buruh, SP KEP SPSI Kabupaten Karawang menegaskan bahwa kenaikan UMK 2026 sebesar 8,17%–10,26% adalah tuntutan yang rasional dan berdasar. Nilai tersebut bukan angka politis, melainkan hasil dari survei faktual di lapangan yang menggambarkan kondisi ekonomi nyata pekerja.

SP KEP SPSI Karawang menyerukan agar seluruh pihak — baik pemerintah daerah, dewan pengupahan, maupun pengusaha — menghormati hasil survei KHL dan menjadikannya acuan utama dalam menentukan upah minimum tahun 2026.

Kenaikan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak bukan hanya bentuk keadilan sosial, tetapi juga investasi bagi peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pekerja Indonesia.

Dengan kenaikan UMK tahun 2026 di kisaran 8,17%–10,26%, diharapkan daya beli pekerja tetap terjaga, roda ekonomi daerah terus berputar, dan hubungan industrial berjalan harmonis. Serikat pekerja akan terus mengawal proses ini agar kebijakan upah benar-benar berpihak pada buruh dan keluarga pekerja, sebagaimana cita-cita menuju kehidupan yang layak, adil, dan bermartabat.

sumber Depekab Kabupaten Karawang (Redtapakburuh)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya