"KUHP Baru Harus Diimbangi KUHAP: Dua Mata Logam yang Tak Terpisahkan”

-

Tanggapan Asst. Profesor Mohammad M. M. Herman Sitompul, S.H., M.H.

Sehubungan dengan telah lolosnya Rancangan KUHAP untuk diterima dalam pembahasan tahap pertama di Komisi III DPR RI, patut kita menyambutnya dengan rasa lega. Upaya untuk menggolkan revisi KUHAP ini memang tidak mudah, mengingat KUHAP No. 8 Tahun 1981 sebagai karya anak bangsa telah menjadi pedoman hukum acara pidana selama lebih dari empat dekade.

Dalam perkembangannya, berbagai media kembali meminta pandangan dari pakar hukum pidana dan kriminologi Fakultas Hukum Universitas Mathla'ul Anwar Banten yang berpusat di Pandeglang. Sosok yang dikenal luas oleh media sebagai narasumber ini juga merupakan praktisi hukum dan Advokat senior—memperoleh SK Pengacara PT DKI Jakarta pada 1993 dan SK Advokat dari Menteri Kehakiman pada 1998.

Kita patut bersyukur bahwa pembahasan KUHAP terus mengalami kemajuan. Namun demikian, sebagaimana produk legislasi lainnya, RUU KUHAP 2025 tentu masih memiliki sejumlah kekurangan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa KUHP baru akan diberlakukan secara nasional pada 2 Februari 2026. Jika demikian, maka penerbitan KUHAP sebagai hukum acaranya menjadi hal yang sangat mendesak.

Tanpa KUHAP baru, pemberlakuan KUHP baru akan pincang, karena keduanya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPN PERADI Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, yang mengibaratkan hubungan antara KUHP dan KUHAP seperti “dua mata logam yang tidak dapat dipisahkan,” termasuk dengan peraturan pemerintah yang menjadi aturan pelaksananya.
Ketua umum DPP IKADIN H. Adardam Achyar, S.H., M.H., yang juga merupakan salah satu anggota Tim Hukum, menilai secara positif kerja para Anggota DPR RI Komisi III. Menurutnya, para wakil rakyat tersebut telah berupaya bekerja semaksimal mungkin.

“Kita semua berangkat dari political will, baik dari unsur Organisasi Advokat maupun Akademisi, demi terwujudnya perbaikan yang lebih baik,” ujar Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Bidang Sosial dan Masyarakat tersebut.
Jika ada pihak—siapa pun itu—yang telah membaca KUHAP baru, cobalah membandingkannya dengan KUHAP yang lama. Akan terlihat bahwa KUHAP terbaru jauh lebih baik, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Dalam aturan yang baru, mereka berhak didampingi Penasehat Hukum sejak tingkat penyidikan, meskipun sifat pendampingannya bersifat pasif. Selain itu, berbagai hak lainnya juga diatur dengan lebih humanis dan manusiawi.

Untuk perkara-perkara kecil yang bersifat tindak pidana ringan, kini dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice, yaitu penyelesaian yang melibatkan korban dan pelaku tindak pidana. Silakan membaca secara seksama seluruh ketentuan KUHAP baru tersebut. Jika masih terdapat ketidaksempurnaan, terbuka ruang untuk mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Dalam negara hukum yang demokratis, mekanisme ini adalah bagian dari hak konstitusional warga negara.

Meskipun kita terlambat dalam merevisi KUHP dan KUHAP, yang terpenting menurut Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) PERADI—yang juga Dosen Terbang dan telah mengajar di 51 PTN/PTS se-Indonesia, serta dikenal sebagai penulis produktif dengan julukan “Penulis 1000 Artikel”—adalah sikap mental aparat negara dan penegak hukum.

Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, hingga Petugas Lembaga Pemasyarakatan semuanya perlu menjalani reformasi mental agar tujuan pembaruan hukum benar-benar dapat diwujudkan.
Bagaimanapun bagusnya KUHP dan KUHAP disusun, jika mental aparat dan penegak hukum tidak berubah, maka hukum itu tidak akan berguna.
Filosofinya sederhana: sebaik apa pun aturan dibuat, semua kembali pada integritas manusia yang menjalankannya (redtapakburuh)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya