Menyoroti Persidangan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis (06/02/2025) antara Inisial R.Nst (Tersangka) dengan inisial HPH

-
Bagaimana Bung Mohammad Mara Muda Herman Sitompul/ MMMHS-HERSIT melihat arena persidangan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis (06/02/2025) antara Inisial R.Nst (Tersangka) dengan inisial HPH sebagai pelapor atas dugaan pencemaran nama baiknya yang sedang di periksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
semua mata menjadi tertuju melihat persidangan ini ketika selesai sidang saudara Terdakwa mengamuk membabibuta mungkin ada merasa hak-haknya tidak dipenuhi ?

Menurut hemat saya dan melihat peristiwa itu telah terjadi : "
Contempt of Court."
"perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan yang dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman."
Sangat di sayangkan insiden itu apapun alasan nya itu adalah ruang sidang mestinya gunakan hak-hsk intelektual cara berpikir seorang Advokat sebagai profesi terhormat (Officium Nobile) tidak ada ubah nya seperti gaya koboy alias preman ini tidak boleh terjadi mestinya keamanan sigap siaga terkesan kemarin kurang keamanan satpam dan kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada saat kejadian itu bisa lewat lolos begitu saja aksi tersebut.
Bagaimana Advokat/ Pengacara/ Pebasehat Hukum naik meja.?

Wah hebat sekali sampai naik meja dari anggota Tim Hukum Terdakwa ini sudah keterlaluin masyarakat negeri bahkan dunia luar menyaksikan ini, sudah jelas melanggar kode etik profesi ini harus di laporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana Advokat terdaftar dan bernaung di OA mana dan masalah ini juga harus di laporkan pada Ketua MARI sesegera mungkin saya rasa di samping telah melanggar kode etik profesi Advokat dan Contempt of Court disamping pidana di kejar demi tegak nya hukum tidak bisa di biarkan  nanti terbiasa dapat di ikuti Advokat lain.

Surat Ketua MARI Nomor 73 Tahun 2015.
Ini semua bisa terjadi banyak OA menjamur konon cerita 50 OA terburuk dalam sejarah kata petinggi Peradi di bawa Ketum Prof.Dr.Otto Hasibuan, S.H , M.M. yang menjabat Wakil Sekretarus Jenderal Bid.Kajian Hukum dan Perundang-Undangan ini dan juga Wakil Ketua Umum DPP Ikadin Bid.Sosial dan Masyarakat di bawa Ketum nya Dr.H.Adardam Achyar ini, yang cukup di kenal vokal setiso bicara dan menyuarakan kebenaran dan keadilan ini yang sudah 30 tahun selalu aktif di OA Ikadin dan Peradi ini meminta segera mungkin tindakan semacam ini dapat di proses demi tegaknya wibawa peradilan di negeri ini pinta nya.

Lebih lanjut Pengajar Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Kriminologi dari FHS UNMA BANTEN ini yang juga Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia ( ADRI ) ini pengajar Dosen Terbang Pada PKPA Peradi sejak zaman Ikadin sd Peradi ( 2007 sd sekarang ) telah mengajar 48 PTN dan PTS dengan mata ajar materi Kode Etik Profesi Advokat dan Peran dan Fungsi Organisasi Advokat sering menekankan pada peserta PKPA hendak nya seorang Advokat ta'at pada Kode Etiknya dan ta'at pada hukum dan perundang-undangan itulah namanya Profesi Mulia dan berakhlaq tidak seperti yang terjadi dan kita saksikan gaya koboy dan preman kata penulis seribu artikel ini insyallah dalam waktu dekat cetakan ketiga biku akan terbit 1000 halaman 2025 siap di edarkan pada publik khusus nya kepada para peserta PKPA layak untuk di baca untuk Calon Advokat Muda (Young Lawyer Comitte) dan juga akan menulis buku-buku hukum dengan target 10 buku dan pemateri dan nara sumber seminar dan diskusi hukum siap selalu dalam rangka pencerahan hukum.

Demikian kami himpun pendapat wawancara kami dengan Bung Putra Kelahiran Batang Toru, TapSel, Sumut ini Putra Banten Asli Batak ini selalu dekat dengan Ulama, Kiyai dan Ustadz ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya