Bung MMMHS/ Hersit sebagai pakar hukum pidana dari FHS Unma Banten Menyoroti Dugaan Ijazah Palsu Pak Joko Widodo

-
Kuasa Hukum Joko Widodo bersilaturahim ke kediaman nya di Solo, sekaligus berdiskusi ada orang-orang tetap masih membicarakan dugaan ijazah palsu nya, setidak-tidak terkesan liar pada hal sudah di putus oleh Majelis Hakim Jakarta Pusat dan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta 
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti bagaimana Bung MMMHS/ Hersit sebagai pakar hukum pidana dari FHS Unma Banten ?

Menurut hemat saya tidak beralas hak dan tidak punya legal stending terkesan bisa menimbulkan fitnah setuju dengan pernyataan salah satu anggota tim Hukum JW Yacup Hasibuan yang juga putra dari Prof.Dr.Otto Hasibuan, S.H., M.M. tidak tinggal diam akan mengambil tindakan hukum demi wibawa Joko Widodo meskipun tidak menjabat lagi jadi Presiden RI, ini negara hukum berbicara harus ada dasar nya tidak asal bicara bisa juga pencemaran nama baik dan harkat mantan Presiden, sudahlah tepat Advokat Yacup Hasibuan di temani oleh Firman Laksana Pangaribuan, Andra Reinhard Pasaribu dan Rivai Kusumanegara acara silaturahim dan berdiskusi seputar permasalahan itu.

Lebih lanjut Bung Hersit  yang juga petinggi DPN.PERADI menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan ini silahkan berbicara apa saja tapi jangan asal berbicara bisa berpotensi pidana, tidak tinggal diam itu Kuasa Hukum nya tentu harus didiskusikan secara matang dan profesional, ini menurut pendapat saya, kalau.orang-orang tetap membicarakan atau membuat laporan polisi itu dalam perkara yang sama itu nama nya Nebis in idem pasti akan di tolak tapi jika berbicara di Mensos itu nama mencemarkan nama baik seseorang jelas Anggota Ahli Dosen Republik Indonesia (ADRI) ini sekaligus Dosen Terbang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di sela-sela kesibukan di hubungi awak media melalui WhashaAp nya secara teetulis yang merupakan nara sumber tetap media ini semata pencerahan hukum buat masyarakat bangsa dan negara ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya