Peranan Hakim sebagai Pemutus perkara sangat menentukan nasib seseorang pencari kebenaran dan keadilan ?

-
Peranan Hakim sebagai Pemutus perkara sangat menentukan nasib seseorang pencari kebenaran dan keadilan ?
Sebagai Akademisi hukum hampir sejak 1986 sd 2025  guru dan dosen khusus di bibidang hukum pengajar mata kuliah berbagai hukum pidana dan juga sebagai dosen tetap NIDN pada FH Unma Banten, dan juga pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di 50 PTN/ PTS sekaligus Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) sekaligus penulis buku dan berbagai artikel singkat dalam rangka pendidikan dan pencerahan hukum pada masyarakat.

Mencoba membahas meskipun singkat Penegak Hukum itu terdiri dari ; Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat (Panca Wangsa), di perluas dengan di masukan nya Lembaga Pemasyarakatan (LP) sebut saja ; (Panca Wangsa) melihat di antara 4 dan 5 penegak hukum Hakim lah yang memilki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah dan tidak bersalah seolah-olah wakil Tuhan di dunia ini, begitu juga di kabulkan gugatan dan tidak nya seluruh dan sebagian.

Terus bagaimana dengan masyarakat para pencari kebenaran dan keadilan para berkara sebut saja di Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).
Berbagai upaya hukum di mainkan oleh pemegang kuasa dengan strategi nya untuk memenangkan perkara nya apapun cerita pemegang palu keadilan ada di tangan Majelis Hakim bukan ?.

Yang jadi pertanyaan adakah sanksi bagi hakim jika memvonis hukuman seperti kasus pidana ? sebrnar nya tidak ada hanya saja jika hakim memutus perkara pidana misal kasus korupsi 6.5 tahun yang patut di duga di lakukan nya terbukti bersalah yang mana patut di duga biaa mencapai triwulan rupiah masyarakat berharap bisa di trapkan hukum seberat-berat nya masyarakat mengikuti kasus tersebut " oknum " merasa kecewa akhir banding di vonis seumur hidup ini jauh sekali perbandingan majelis hakim tingkat pertama dengan majelus hakim banding dengan vonis seumur hidup, akhir heboh seketika terlepas itu majelis hakim di periksa oleh Komisi Yudicial tapi terkesan tidak jelas ujung pangkal lewat begitu saja, kata Petinggi DPN PERADI Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan ini di minta pendapat seputar judul di atas, rasa nya masyarakat kecewa berat uang negara telah di krupsikan yang seharus di gunakan uang itu untuk kesejahteraan masyarakat, sampai-sampai Presiden Prabowo Subianto geram bangat pada kasus korupsi oknum atau pelakunya, Undang-Undang nya tidak mengenal jenis hukuman berat hukuman mati harus di revisi bisa saja lewat pengajuan ke Mahkamah Konstitusi yang di kenal dalam praktik ketatanegaraan " Yudicial Reviwe " itupun jika di kabulkan, menurut pakar hukum MMMHS/ Hersit ini ada 3 musuh negara seperti ; Tindak Pidana Teroris, Tindak Pidana Narkoba kedua ada jenis hukuman mati hanya Tindak Pidana Korupsi tidak ada jenis hukuman mati secara tegas Putra Banten Asli Batak ini, ini ada apa para pemegang pembuat Undang-Undang patut di duga " Muatan Politis" cukup tinggi wong siapa yang korupsi sebenar nya tentu " Oknum " Pejabat Negara baca Trias Politika harus berangkat dari " Politicil Will " apakah benar-benar kasus korupsi mau di bersihkan ada lagi pendapat tidak perlu hukuman mati saya rasa perlu supaya berpikir untuk melakukan nya, di samping segera RUU Perampasan Aset di berlakukan menjadi UU Perampasan Aset , disamping ada hukuman tambahan mempekerjakan sanksi sosial sebagai dinas kebersihan di mana dia Korupsi dan satu lagi perlu " Pembuktian Terbalik " ini baru cocok di terapkan.

Kembali pada hati nurani hakim kesejahteraan ok di naikan jika terbukti itu " Oknum " tertangkap tangan proses di pecat saja masih banyak yang mau jadi hakim, karena tugas hakim cukup mulia bukti kita panggil yang mulia ini petlu pemikiran kita bersama Scodholder demi membangun hukum yang bagus kedepan kita sudah reformasi hukum sejak Tahun 1998 tapi tetap saja mengecewakan berharap pada Presiden Prabowo Subianto dapat memberantas kasus-kasus korupsi kata Wakil.Ketua Umum DPP IKADIN Bid.Sosial & Masyarakat ini yang dapat kami catat melalui pesan WhashaAp nya. 
(Red Asisstant Proffesor, Mohamammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H./ MMMHS/ Hersit.)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya