Bagaimana pendapat pakar hukum pidana MMMHS/ Hersit menyikapi pelaku tindak pidana tidak di tahan tapi tetap di proses hukum berdasarkan Perma No.2 Tahun 2012

-

Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2012 terhadap pelaku tindak pidana tidak di tahan tapi tetap di proses hukum ?

Bagaimana pakar hukum pidana MMMHS/ Hersit menyikapi ini ?

Menurut saya bisa di jadikan ajang pelaku Tindak Pidana yang di kenal dengan.Tindak Pidana Ringan  (Tipiring), seperti pencurian oknum anak-anak muda pengagguran banyak acara dkk nya dipikir mereka wong Polisi tidak bakal menangkap dia dkk, di jadikan oleh oknum pencuri bernilai 2.5 juta jadi pekerjaan rutin mereka paling-paling di panggil oleh yang berwajib di minta keterangan di BAP atau di selesaikan di tingkat kepolisian saja bisa saja oleh oknum polisi ada cela tidak melanjutkan kasus ini ke kejaksaan negeri setempat.

Menurut hemat saya memang nilai tidak seberapa tapi bukan nilainya yang jadi masalah tapi perbuatan mencurinya mental anak-anak muda pengguran ini jadi rusak jadi, disamping yang paling di rugikan adalah si korban yang punya kebun sawit jadi sasaran tembak mereka jelas tidak adil Perma No.2 Tahun 2012 perlu di tinjau kembali dari sudut ekomisnya dan ideal nya perlu di beri edukasi ; pencerahan kesadaran hukum pada mereka sebagai generasi muda harapan bangsa takutnya uang dari mencuri kebun sawit digunakan untuk minum-minuman keras atau narkoba, ideal tetap di tangkap di hukum meskipun berapa hari supaya jerah atau kapok, lahir nya Perma No.2 Th 2012 ini mungkin dulu ada pencurian ssndal jepit akhir masyarakat gusar ramai-ramai mengumpulkan sandal jepit di antar ke Mabespolri ketika pak Pradopo Kapolrinya jelas Bung Herman Sitompul (Hersit).

Menyoroti masalah ini merasa berkewajiban sebagai petinggi DPN.PERADI Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan ini yang juga pengajar dosen tetap FHS Unma Banten ini mestinya setiap peraturan perlu di kaji ulang uji akademik nya kepentingan orang lainya katakanlah si korban perlu di perhatikan azas keseimbangan dan kesetimpalan yang di kenal menurut hukum, sebagai negara hukum peraturan itu harus bernilai keadilan di hubungi awak media ini lewat hp seluler nya.

Demikian pendapat sekaligus ulasan seputar peraturan dan perundangan beliau juga salah satu Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Bid.Sosial dan Masyarakat ini sekaligus Dosen Terbang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sudah mengabdi sejak zaman IKADIN sd PERADI sudah mengajar di 50 PTN/ PTS se Indonesia..(MH)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya