Kondisi dunia usaha saat ini di tahun 2025 terhadap serikat pekerja serikat buruh Oleh Anto Budianto,S.H

-
Pada tahun 2025, dunia usaha di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait penyesuaian upah minimum dan dinamika hubungan industrial antara pengusaha dan serikat pekerja. Pemerintah telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5%, yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal masa jabatannya. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja dan kesejahteraan buruh. 
(​Sumber Katadata+2Bisnis.com+2Sulsel Times+2Bisnis.com+4Neraca+4detikfinance+4Tempo)

Respons Pengusaha dan Serikat Pekerja
Kenaikan UMP ini menimbulkan respons beragam dari kalangan pengusaha dan serikat pekerja. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa kenaikan tersebut dapat meningkatkan beban biaya tenaga kerja hingga 9,5%, yang berpotensi mempengaruhi daya saing dan keberlanjutan usaha. Di sisi lain, serikat pekerja menilai kenaikan 6,5% masih belum mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi buruh. Mereka mengusulkan formula penyesuaian upah yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu secara kumulatif, sehingga menghasilkan kenaikan yang lebih substansial. ​(Neracatirto.id)

Dinamika Penetapan UMP di Daerah
Di tingkat regional, penetapan UMP juga menjadi perdebatan. Di Sulawesi Selatan, misalnya, serikat buruh mengusulkan kenaikan UMP sebesar 10%, sementara pengusaha cenderung menginginkan kenaikan yang lebih moderat. Perbedaan pandangan ini mencerminkan tantangan dalam mencapai kesepakatan yang seimbang antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha.
(Universitas Muhammadiyah Surakarta+5tirto.id+5Bisnis.com+5Sulsel Times)

Tantangan dan Peluang bagi Serikat Pekerja
Serikat pekerja dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap ketenagakerjaan, termasuk meningkatnya pekerjaan di sektor informal dan gig economy. Mereka perlu mengembangkan strategi baru untuk melindungi hak-hak pekerja di sektor-sektor tersebut dan memastikan bahwa kebijakan upah dan kondisi kerja tetap adil dan berkelanjutan. ​Promote Unions

Secara keseluruhan, tahun 2025 menjadi periode penting bagi dunia usaha dan serikat pekerja di Indonesia untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang seimbang, guna mencapai kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan daya saing dan keberlanjutan usaha.​(red tapak buruh)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya