tapakburuhnews

KONFERENSI PERS PARTAI BURUH MENYIKAPI SITUASI KONDISI TERKINI DI TANAH AIR  SABTU, 30 AGUSTUS 2025[DISAMPAIKAN OLEH PRESIDEN PARTAI BURUH, Ir. H. SAID IQBAL, M.E.] A. TENTANG AKSI DEMONSTRASI DAN TUNTUTAN RAKYAT 1 . Buruh dan organisasi-organisasi buruh menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya pekerja Ojol, almarhum Affan Kurniawan, serta mendoakan para korban lainnya agar segera diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 2.   Buruh dan organisasi-organisasi buruh setuju dan mengambil posisi bersama rakyat Indonesia yang menuntut perbaikan sistem di semua lembaga negara, khususnya lembaga DPR RI. 3.  Bahwa namun demikian Buruh dan organisasi-organisasi buruh menolak dan tidak setuju pada aksi vandalisme dan anarkisme sebab;  (i) tindakan merusak fasilitas umum pada gilirannya justru merugikan kepentingan rakyat sendiri; dan (ii) tindakan tersebut berpotensi memecah-belah persatuan diantara sesama anak bangsa. 4 .  Buruh dan orga...

FSP KEP SPSI Rapat Tim Kuasa Hukum JR UU P2SK: Persiapan Strategis untuk Judicial Review Pasal-Pasal Kunci Depok, 27-29 Agustus 2025 – Tim kuasa hukum JR UU P2SK mengadakan rapat di Savero Hotel, Depok, selama tiga hari. Rapat ini dihadiri oleh berbagai kuasa hukum yang terlibat dalam proses rencana Judicial Review beberapa pasal dalam UU P2SK. Salah satu kuasa hukum, Bung Fandrian, menyampaikan melalui aplikasi WhatsApp bahwa dalam rapat tersebut dilakukan diskusi mendalam mengenai persiapan pasal-pasal yang akan di JR. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan agar rencana Judicial review UU P2SK akan berjalan dengan efektif. Para peserta berdiskusi tentang tantangan implementasi Jaminan Pensiun yang mungkin akan dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Melalui kolaborasi ini, tim berharap dapat menyusun permohonan JR secara komprehensif, guna memastikan bahwa semua aspek hukum yang relevan dengan implementasi Jaminan Pensiun dapa...

PC FSP KEP SPSI Karawang Gelar Agenda Rutin Diklat Organisasi Bulanan Karawang 28 Agustus 2025– Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Karawang, kembali menyelenggarakan agenda rutin bulanan berupa  Pendidikan dan Latihan (Diklat) Organisasi . Kegiatan ini diperuntukkan bagi anggota dan pengurus komisariat di tingkat perusahaan dan dilaksanakan di kantor sekretariat PC FSP KEP SPSI Karawang. Diklat kali ini menghadirkan narasumber dari pengurus PC dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) PC FSP KEP SPSI Karawang. Ketua I Bidang Diklat,  Bung Denny RH, S.E., M.H , menyampaikan pentingnya pembekalan anggota melalui pendidikan organisasi sebagai bekal militansi dan peningkatan kapasitas kader serikat pekerja. Adapun materi yang diberikan dalam Diklat meliputi: • Dasar-dasar Organisasi dan Militansi • Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PP...

Penulis : Mantan aktivis HMI Cabang Jakarta, Akedemisi seniar, Advokat senior pemerhati hukum dan HAM serta Demokrasi pro rakyat dan kemanusiaan  Sebagai lembaga Legislatif ; DPR RI dan juga DPRD mestinya bekerja atas nama Rakyat, kepentingan Rakyatlah yang harus di utamakan ketimbang mewakili partainya secara obyektif demikian, meskipun kehadiran nya duduk di DPR RI karena perjuangan dari partainya, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah duduk harus benar-benar dapat mewakili suara rakyat dan harus obyektif melihat segala sesuatunya atas nama rakyat bukan kepentingan pribadi atau kelompok partainya. Sebagai Lembaga pengontrol pada pemerintahan di harapkan bersuara dan harus memihak rakyat bukan sebaliknya banyak terbebani kewajiban-kewajiban seperti kewajiban pajak yang naik kelewat tinggi nya, kan kebijakan-kebijakan lain nya dalam situasi atau kondisi masyarakat yang sulit seperti ini, apalagi dengan ke...

Bang Hersit sebagai Akademis senior dan Prsktisi Hukum senior gimana melihat sikap sebagian anggota DPR RI pada sidang tahunan menjelang HUT RI di hadapan Pemerintah dalam hal ini di saksikan oleh Wapres Gibran ? Saya melihat sikap yang tidak terpuji ini sangat memalukan sebagian anggota DPR RI di lihat olah seluruh Rakyat Indonesia atas kenaikan Gaji dan Tunjangan mereka begitu besar di perkirakan 100.000.000/bula luar biasa atas kenaikan itu mereka sebagian berjoget dengan suka ria sementara rakyat bangsa ini menderita dalam hidup kehidupan yang ekonomi yang tidak stabil belum lagi tekanan dan kenaikan pajak kelewat tinggi berbagai tokoh politik seperti Gubernur Jawa Barat KDM mengecam keras dan juga ikut bersuara akademis Rocky Grung dll nya adanya suara dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bicara asal bunyi saja tidak berpikir atas ucapan nya membuat rakyat semakin marah apa yang terjadi Senin, 25 Agustus 2025 rencana demo besar-besar dari berbagai kalangan mahasiswa, t...

PUK SP KEP SPSI PT ASAHIMAS FLAT GLASS TBK GELAR HARI KEDUA PENDIDIKAN ORGANISASI Karawang 24 Agustus 2025– PUK SP KEP SPSI PT Asahimas Flat Glass Tbk memasuki hari kedua pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Organisasi yang digelar di Kantor PC FSP KEP SPSI Kabupaten Karawang. Pada sesi kali ini, materi yang diangkat adalah  “Kiat-kiat Pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Ditinjau dari Undang-Undang No 18/1956 dan Retifikasi ILO 98 , KUH Perdata Buku ketiga Bab VIII, UU 21/2000, UU 13/2013  pasal,116 dan Putusan MK 168/2023 Permenaker No 28/men/2014” . Materi disampaikan langsung oleh narasumber Bung Saepul Anwar, Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI, serta Bung Anto Budianto, Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Karawang. Kegiatan yang diikuti oleh jajaran pengurus PUK dan komisariat PUK SP KEP SPSI PT Asahimas Flat Glass Tbk ini berlangsung interaktif. Para peserta antusias menggali pemahaman mendalam mengenai strategi pembaharuan PKB...

Dialam Demokrasi hendaknya berbicara bebas tapi santun dan terkontrol tanpa melanggar hukum ? Oleh : Bung Hersit/17/08/2025 Sejak Reformasi hukum, demokrasi di republik ini 1998 Silam, patut kita syukuri bebas berbicara tidak seperti di era orde baru hanya perlu kesadaran setiap orang boleh mengkritisi pemerintahan misalnya tentu sifatnya " Konstruktif " bebas yang merupakan hak setiap warga negara dan siapa saja masyarakat sipil sebagai alat kontrol pada pemerintah atau penguasa tanpa alat kontroling dari masyarakat bukan ciri negara demokrasi kedaulatan itu ada pada warga negara, atau rakyatlah yang berkedaulatan sebagaimana berdirinya suatu negara antara lain ada rakyat dan pemerintahan jadi rakyat atau warga negara itu adalah salah satu unsur mutlak berdirinya suatu negara yang jumlah penduduk 280 juta jiwa ini, mendahulukan penegakan hukum diatas segalanya, hukumlah yang berdaulat dan di jadikan panglima setiap warga negara bersamaan kedudukan nya dalam hukum...

IBU KOTA NEGARA NUSANTARA ( IKN- NUSANTARA ), harus di Kalimantan Timur di Era Pemerintahan Joko Widodo mantan Presiden ke 7 itu bukan suka atau tidak suka itu sudah di programkan jauh-jauh, itu adalah aset bangsa ini uang sudah banyak habis sudah triliunan bukan ? Apapun ceritanya Ibu Kota harus pindah kesana, dulu ketika banyak yang mendukung bahkan untuk memperingati 79 Tahun merdeka bangsa di lokasikan tempat upacara kenegaraan sudah sejauhmana itu yang sudah di bangun proyek raksasa itu, saya sebagai warga negara Indonesia bagian dari bangsa ini yang juga profesi penegak hukum profesi Advokat dan juga profesi Akadrmisi, memohon dan meminta kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sesegera mungkin menuntaskan pembangunan itu mengingat uang sudah banyak di habiskan kesana dan juga kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai lembaga pengontrol melihat dan meninjau pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara itu masyarakat juga dan seluruh Rakyat Indonesia haru...

PUK SP KEP SPSI PT ASAHIMAS FLAT GLASS TBK GELAR PEMBEKALAN ORGANISASI Karawang 23 Agustus 2025– Dalam rangka memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan kualitas kepengurusan di tingkat komisariat, PUK SP KEP SPSI PT Asahimas Flat Glass Tbk menyelenggarakan kegiatan  Pembekalan Organisasi  pada pengurus dan komisariat. Acara ini bertempat di Kantor PC FSP KEP SPSI Kabupaten Karawang. Kegiatan ini menghadirkan langsung  narasumber utama Ketua PC FSP KEP SPSI Kabupaten Karawang, Bung H. Ferri Nuzarli , didampingi oleh jajaran pengurus lainnya, yakni Sekretaris Anto Budianto dan Bendahara PC H Errie Kosasih SA. Dalam pembekalan tersebut, para pengurus dan komisariat mendapatkan materi strategis yang menjadi fondasi dalam perjuangan serikat pekerja, di antaranya: • Ideologi dan Militansi SP KEP SPSI • Tanggung Jawab dan Peran Pengurus SP    KEP SPSI • Pemahaman tentang Penyelesaian   Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) • Konsep Hubu...

Oleh : Bung Hersit. Bangsa ini atas desakan para Pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta di bawa ke daerah Rengasdengklok Kerawang oleh para pemuda meminta kedua Tokoh ini segera memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia, pikir punya pikir kedua Tokoh Bangsa siap segera Memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia tepat pada Tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jum'at sekitar jam 10.00 WIB tepat bertempat di Gedung Kebangsaan No.56 Jakarta Kediaman Bung Karno sekarang Rumah tersebut menjadi Jalan Kemerdekaan untuk mengenang peristiwa itu di bangunlah Patung Bung Karno di sana sampai sekarang silahkan liat kesana dan resapi arti sebuah patung dan peristiwa serta perjalanan nya. Sekarang kita sudah merdeka 80 tahun usia 80 tahun sudah cukup dewasa saya ibaratkan usia manusia sudah luar biasa bukan jika usia manusia bisa mencapai 80 tahun, saya sebagai anak bangsa, akademisi senior ( 1986 sd sekarang sudah mengabdi mengajar semua tingkatan jenjang pendidikan kecual...

Siaran Pers KSPI dan Partai Buruh Buruh: Naikkan upah Minimum 2026 Sebesar 8,5% sampai 10,5% Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, kenaikan upah minimum diperhitungkan berdasarkan nilai inflansi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan, dalam penetapan upah minimum harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL.)  Selain itu, keputusan MK menyebutkan bahwa upah minimum sektoral (UMSP/UMSK) wajib diberikan kepada buruh yang nilainya di atas UMP/UMK  “Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, kenaikan upah minimum mulai dibahas secara intensif baik di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Dewan Pengupahan Daerah pada bulan September hingga Oktober dan ditetapkan oleh Gubernur pada bulan November,” ujar Said Iqbal.   Oleh karena itu, Litbang Partai Buruh dan KSPI sudah melakukan survey dan an...

Oleh : Bung Hersit. Untuk yang kedua kali saya menulis artikel singkat ini sebagai penulis aktif tidak salah saya menyoroti kedua tokoh Politik ternama ini Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Muliyadi (KDM) dan Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly yang cantik jelita senyumnya selalu membuat publik nitizen  simpatik kenapa  ? KDM mantan Wakil Bupati dan juga Bupati Purwakarta dan juga anggota DPRI dari kader Grindra yang selalu aktif selalu merakyat dan di senangi rakyatnya sendiri, krpedulian nya pada masyarakat, dermawan alias kepedulian sosial cukup tinggi dan setiap betkunjung ke suatu tempat kunjungan kerja seputar Jawa Barat bahkan di luar Jawa Barat selalu membuat masyarakat heboh melebihi Presiden, ini terus terang belum pernah terjadi dalam Sejarah kegubernuran di republik ini perhatian nya seperti pada kaum masyarakat belum beruntung dan kelihatan sekali seolah-olah tidak ada jarak dan juga tidak terikat pada protokoler layaknya Seorang Gubernur biasa cukup ketat ol...