DPR RI MESTINYA BEKERJA MEWAKILI RAKYAT, BUKAN MEWAKILI PARTAINYA ?

-
Penulis : Mantan aktivis HMI Cabang Jakarta, Akedemisi seniar, Advokat senior pemerhati hukum dan HAM serta Demokrasi pro rakyat dan kemanusiaan 


Sebagai lembaga Legislatif ; DPR RI dan juga DPRD mestinya bekerja atas nama Rakyat, kepentingan Rakyatlah yang harus di utamakan ketimbang mewakili partainya secara obyektif demikian, meskipun kehadiran nya duduk di DPR RI karena perjuangan dari partainya, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah duduk harus benar-benar dapat mewakili suara rakyat dan harus obyektif melihat segala sesuatunya atas nama rakyat bukan kepentingan pribadi atau kelompok partainya.
Sebagai Lembaga pengontrol pada pemerintahan di harapkan bersuara dan harus memihak rakyat bukan sebaliknya banyak terbebani kewajiban-kewajiban seperti kewajiban pajak yang naik kelewat tinggi nya, kan kebijakan-kebijakan lain nya dalam situasi atau kondisi masyarakat yang sulit seperti ini, apalagi dengan kenaikan gaji begitu besar perhari naik 3 juta rupiah hitung punya hitang bisa gaji dan tunjangan mereka bisa mencapai 100 juta rupiha perbulan nya tidak yang mereka kerjakan dan juga gaji dan tunjangan mereka cukup tinggi dengan kenaikan itu malahan sebagian oknum anggota dewan berjoget-joget menjadi sorot mata dari srluruh rakyat Indonesia.

DPR RI sebagai lembaga tinggi negara hendak ber etika dan bermoral serta beradab layak kah berjoget-joget ketika ada rapat dengan pemerintah menjelah HUT RI ke 80 ini sudah keterlaluan jangan salahkan rakyat melaksanakan demo dengan menyerbu gedung DPR RI yang terhormat itu tapi nyata, tidak layak di sebut sebagai lembaga terhormat, tidak sadar yang menggaji mereka adalah rakyat, pantaskah mereka sebagai wakil rakyat ? sunggu memalukan sekali apakah urat nadinya sudah terputus?  seperti tidak punya hati nurani jangan salahkan rakyat marah berdemo dan ber orasi minta lembaga DPR RI di bubarkan saja menghabiskan anggaran saja sehingga rakyat tetap menjadi miskin dan tertindak, penulis artikel singkat ini, agar yang berjoget-berjoget oknum tersebut di beri sanksi etik dan pimpinan partai segera memanggil mereka bila perlu di beri sanksi yang keras dan pemecatan antar waktu buat pembelajaran bagi mereka memalukan sekali, dan kepada rakyat lainkali hendak nya berhati-hati memilih para wakil nya pilihlah yang amanah benar berakhlak dan terpercaya benar-benar memperjuangkan aspirasi 
aspirasi seluruh rakyat Indonesia bukan mendahulukan kepentingan pribadi dan partai nya.
Demikiantetap semangat untuk mrmperjuangkan kebenaran dan keadilan, seraya berdoa kepada Tuhan, hidup mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat pro rakyat merde.





Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya