Dialam Demokrasi hendaknya berbicara bebas tapi santun dan terkontrol tanpa melanggar hukum ?

-
Dialam Demokrasi hendaknya berbicara bebas tapi santun dan terkontrol tanpa melanggar hukum ?
Oleh : Bung Hersit/17/08/2025
Sejak Reformasi hukum, demokrasi di republik ini 1998 Silam, patut kita syukuri bebas berbicara tidak seperti di era orde baru hanya perlu kesadaran setiap orang boleh mengkritisi pemerintahan misalnya tentu sifatnya " Konstruktif " bebas yang merupakan hak setiap warga negara dan siapa saja masyarakat sipil sebagai alat kontrol pada pemerintah atau penguasa tanpa alat kontroling dari masyarakat bukan ciri negara demokrasi kedaulatan itu ada pada warga negara, atau rakyatlah yang berkedaulatan sebagaimana berdirinya suatu negara antara lain ada rakyat dan pemerintahan jadi rakyat atau warga negara itu adalah salah satu unsur mutlak berdirinya suatu negara yang jumlah penduduk 280 juta jiwa ini, mendahulukan penegakan hukum diatas segalanya, hukumlah yang berdaulat dan di jadikan panglima setiap warga negara bersamaan kedudukan nya dalam hukum dan pemerintahan tidak terkecuali siapapun juga jika ada pelanggaran hukum wajib di periksa lewat panggilan alat penegak hukum tapi tidak sembarang memanggil untuk di periksa polisi misalnya jangan sampai ada dugaan " kriminalisasi " seorang tokoh karena terlalu berani bersuara untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan hukum tetap menganut azas praduga tidak bersalah...kita sejak reformasi dibidang demokrasi dan hukum sudah kira sepakati tahun 1998 silam harus kita lanjutkan jangan kita cederai para toko sebut saja  tokoh hukum bersuara lantang untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan mari kita dukung penegakan hukum semakin baik kedepan nya.

Para tokoh boleh berbicara apa saja tapi hendaknya jangan melanggar hukum tokoh hukum, akademisi dll nya silahkan negara kita dirikan di era reformasi alhamdulillah kita hari ini 17 Agustus 2025 HUT RI ke 80 tahun semoga bangsa semakin maju tentu masih banyak kekurangan yang harus kita benahi kedepan, para penegak Hukum ; Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat sebagai penegak hukum mewakili pemerintah, mewakilu negara dan mewakili masyarakat menjadikan hukum sebagai panglima bukan bertindak tidak di dasari oleh hukum semua kita kerjakan akan kita pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan nanti semoga tulisan artikel singkat bermanfaat.

Penulis : Bung Hersit Pengamat hukum dan demokrasi, akademisi senior dan praktisi senior.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya