KONFERENSI PERS PARTAI BURUH MENYIKAPI SITUASI KONDISI TERKINI DI TANAH AIR TENTANG AKSI DEMONSTRASI DAN TUNTUTAN RAKYAT

-
KONFERENSI PERS PARTAI BURUH MENYIKAPI SITUASI KONDISI TERKINI DI TANAH AIR 

SABTU, 30 AGUSTUS 2025[DISAMPAIKAN OLEH PRESIDEN PARTAI BURUH, Ir. H. SAID IQBAL, M.E.]
A. TENTANG AKSI DEMONSTRASI DAN TUNTUTAN RAKYAT
1. Buruh dan organisasi-organisasi buruh menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya pekerja Ojol, almarhum Affan Kurniawan, serta mendoakan para korban lainnya agar segera diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
2.  Buruh dan organisasi-organisasi buruh setuju dan mengambil posisi bersama rakyat Indonesia yang menuntut perbaikan sistem di semua lembaga negara, khususnya lembaga DPR RI.
3.  Bahwa namun demikian Buruh dan organisasi-organisasi buruh menolak dan tidak setuju pada aksi vandalisme dan anarkisme sebab; 
(i) tindakan merusak fasilitas umum pada gilirannya justru merugikan kepentingan rakyat sendiri; dan
(ii) tindakan tersebut berpotensi memecah-belah persatuan diantara sesama anak bangsa.
4.  Buruh dan organisasi-organisasi buruh meminta kepada aparat keamanan, baik personel kepolisian, prajurit TNI, termasuk petugas lain yang diperbantukan, untuk menghentikan tindakan represif, tindakan kekerasan, tindakan berlebihan/tindakan diluar batas, serta tindakan yang menyalahi prosedur dalam mengamankan aksi demonstrasi yang berpotensi menghilangkan nyawa demonstran.
5.  Buruh dan organisasi-organisasi buruh meminta kepada semua aparat keamanan untuk bersikap adil, bertindak humanis, menunjukan sikap toleransi, bertugas dengan penuh kesabaran, serta memposisikan para demonstran sebagai sesama saudara.
6.  Buruh dan organisasi-organisasi buruh menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum buruh di seluruh Indonesia untuk mulai mengambil peran aktif memulihkan kembali situasi dan kondisi bangsa demi terciptanya Indonesia yang damai.

B. TENTANG PERBAIKAN SISTEM DI DPR
7. Buruh dan organisasi-organisasi buruh meminta DPR untuk membuat kebijakan secara tertulis dan mengumumkannya secara terbuka kepada rakyat bahwa tunjangan uang perumahan Anggota DPR dihentikan. Aturan mengenai perumahan Anggota DPR kembali ke aturan sebelumnya, yaitu Anggota DPR menempati rumah dinas yang sudah disediakan oleh negara.
8.  Buruh dan organisasi-organisasi buruh meminta DPR, melalui pimpinan fraksi masingmasing untuk memberikan sanksi berat kepada Anggotanya yang sudah mengeluarkan pernyataan yang melukai hati dan perasaan rakyat, serta bertingkah laku yang tidak pantas (berjoget-joget dan melakukan flexing), sehingga perbuatan/ tindakan tersebut telah memancing serta menyulut aksi demo besar-besaran di seluruh tanah air.
9.  Dalam hal tidak ada tindakan apapun dari DPR, maka Buruh dan organisasi-organisasi buruh dalam waktu dekat akan melaporkan anggota-anggota DPR yang telah melukai hati dan perasaan rakyat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk diberikan sanksi yang tegas, tidak terkecuali pemberian sanksi maksimal, yaitu pemberhentian dari jabatan sebagai Anggota DPR.

C. TENTANG LANGKAH CEPAT YANG PERLU DIAMBIL PEMERINTAH DAN DPR
10. Percepatan Pembentukan Undang-Undang10. Buruh dan organisasi-organisasi buruh meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh fraksi di DPR untuk segera mengambil langkah cepat dalam mingguminggu ini dan minggu-minggu berikutnya, agar memulai dan mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang, antara lain 5 (lima) RUU, yaitu; (i) RUU Ketenagakerjaan; (ii) RUU Perampasan Aset; (iii) RUU Pemilu; (iv) RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga; ; dan (v) RUU Pelindungan Buruh Migran.
11. Langkah-langkah cepat terhadap proses pembentukan kelima RUU diatas harus dibuktikan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, agar rakyat mengetahui secara pasti apa saja kerja-kerja Anggota DPR.Pemenuhan Tuntutan Pekerja Ojol
12. Buruh dan organisasi-organisasi buruh meminta kepada pemerintah untuk segera memanggil perusahaan-perusahaan digital platform dalam minggu-minggu ini dan minggu-minggu berikutnya, guna memenuhi tuntutan para pekerja Ojol, antara lain; (i) mengubah sistem potongan tarif (komisi/fee) yang diberlakukan kepada pekerja Ojoluntuk diubah dari 20% menjadi maksimal 10%; (ii) menghapus sistem tarif minimal (argo goceng) dan paket hemat lainnya; dan (iii) tidak mengenakan sanksi dalam bentuk apapun (suspend dan Pemutusan Mitra atau PM) kepada pekerja Ojol yang mengikuti aksi demonstrasi.Pemenuhan Tuntutan Pekerja/Buruh
13. Buruh dan organisasi-organisasi buruh meminta kepada pemerintah untuk dalam minggu-minggu ini dan minggu-minggu berikutnya, segera memanggil semua pihak dalam Tripartit Nasional untuk memulai proses perundingan mengenai upah minimum dan memutuskan agar kenaikan upah minimum sesuai tuntutan buruh, yaitu 8,5% - 10,5%.
14. Buruh dan organisasi-organisasi buruh meminta kepada Presiden untuk dalam minggu-minggu ini dan minggu-minggu berikutnya, agar memerintahkan Menteri Tenaga Kerja untuk; (i) mencabut PP 35/2021 yang mengatur mengenai outsourcing,pekerja kontrak, dan PHK; (ii) membentuk Satgas PHK; (iii) menghapus pajak THR, pajak pesangon, pajak JHT, dan pajak lain pekerja/buruh; dan (iv) mengubah besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak atau PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi, misalnya, Rp 7,5 juta.Pemenuhan Tuntutan Siswa/Mahasiswa
15. Buruh dan organisasi-organisasi buruh meminta kepada Presiden untuk dalam minggu-minggu ini dan minggu-minggu berikutnya, agar menetapkan kebijakan dibidang pendidikan yang lebih jelas, antara lain; (i) biaya sekolah gratis untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta sesuai Putusan MK; dan ii) biaya kuliah dipotong sebesar 50%.Pemenuhan Hak Rakyat Miskin Mendapatkan Rumah Gratis
16. Buruh dan organisasi-organisasi buruh meminta kepada pemerintah agar segera merealisasikan pemberian rumah gratis dan rumah murah untuk orang miskin. Tidak boleh lagi isu perumahan berhenti pada tataran jargon dan slogan, melainkan harus dibuktikan.D. DUKUNGAN BURUH KEPADA PEMERINTAHAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO
17. Buruh dan organisasi-organisasi buruh dengan ini menyatakan tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan yang sah, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan tetap mengingatkan kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan para pekerja/buruh, pekerja Ojol, mahasiswa, dan tuntutan rakyat miskin.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya