Ibu Kota Negara Nusantara harus di lanjutkan "kajian singkat Bung Hersit"?

-
IBU KOTA NEGARA NUSANTARA ( IKN-
NUSANTARA ), harus di Kalimantan Timur di Era Pemerintahan Joko Widodo mantan Presiden ke 7 itu bukan suka atau tidak suka itu sudah di programkan jauh-jauh, itu adalah aset bangsa ini uang sudah banyak habis sudah triliunan bukan ? Apapun ceritanya Ibu Kota harus pindah kesana, dulu ketika banyak yang mendukung bahkan untuk memperingati 79 Tahun merdeka bangsa di lokasikan tempat upacara kenegaraan sudah sejauhmana itu yang sudah di bangun proyek raksasa itu, saya sebagai warga negara Indonesia bagian dari bangsa ini yang juga profesi penegak hukum profesi Advokat dan juga profesi Akadrmisi, memohon dan meminta kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sesegera mungkin menuntaskan pembangunan itu mengingat uang sudah banyak di habiskan kesana dan juga kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai lembaga pengontrol melihat dan meninjau pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara itu masyarakat juga dan seluruh Rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan agar cepat selesai dan ini merupakan aset bangsa ini.
Pembangunan proyek raksasa ini tentu bertahap kita cukup faham tapi tidak boleh kendor urusan pembangunan ini, bangsa ini di bangun di atas perjuangan dan penderitaan seluruh rakyat Indonesia harus bersatu padu tidak boleh pembangunan ini kendor harus punya target agar pembangunan ini cepat selesai supaya kelihatan serius tidak salah Wapres Gibran berkantor dulu di sana supaya kelihatan hidup pemerintahan ini saya melihat Pemerintahan terletak di Kalimantan Timur cukup strategis sekali di pertengahan bumi persada Indonesia tercinta, jangan sampai proyek ini gagal, kegagalan Pemerintahan juga adalah kegagalan seluruh rakyat Indonesia.

Bangsa ini sudah merdeka 80 tahun tepat 17 Agustus 2025 kemarin kita peringati bersama, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia apapun kekurangan kita, terlepas ada kekurangan Pemerintah kita harus dapat memaklumi itu semua merdeka tentu merdeka seluas-luas nya, merdeka lahir dan batin, ekonomi, sandang dan pangan, hukum tentunya harus di jadikan sebagai panglima bukan kekuasaan, kehidupan demokrasi atau berpolitikan yang sehat, idiologi Pancasila adalah Dasar Negara dan UUD 1945 harus tetap di pertahankan dan keamana serta ketertiban wajib di junjung tinggi oleh setiap orang, jika tidak aman negara proses pembangunan tidak berjalan dengan baik, pembangunan yang telah di programkan seperti IKN Nusantara harus segera di tuntaskan jangan sampai kendor, jayalah bangsa ini menuju Indonesia maju sejahtera dan makmur serta bermartabat.
Sekali lagi kita tetap bekerja dengan giat dan berdoa agar agar bangsa ini setarap dengan bangsa-bangsa maju di dunia dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa mersakan arti kemerdekaan itu sendiri Jayalah Indoneaia Merdeka...Merdeka..Merdeka !!!

Penulis : Pengamat Hukum dan Politik serta pemerhati pembangunan yang juga Dosen Tetap FHS Unma Banten, Anggota Ahli Dosen Republik Indonesia (ADRI), Dosen Terbang PKPA Peradi yang sudah mengabdi di 59 PTN/ PTS se Undonesia, Sekretarus Jenderal DPN Peradi Bid.Kajian Hukum dan Perundang-Undangan dsn Wakil Ketua Umum DPP Ikadin Bid.Sosial dan Masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya