Menyoal Maraknya Gelar Profesi Hukum yang Disandang oleh Penegak Hukum

-

Menyoal Maraknya Gelar Profesi Hukum yang Disandang oleh Penegak Hukum

Asistantan Proffesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H.

Maraknya penggunaan gelar profesi hukum yang disandang oleh berbagai kalangan, termasuk penegak hukum, menuai perhatian publik. Media pun meminta pandangan pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Matla’ul Anwar (FH-UNMA) Banten, salah satu universitas swasta tertua dan terbesar di Provinsi Banten.

Pakar hukum yang dimintai pendapat tersebut adalah Asisten Profesor Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H., dosen tetap FH-UNMA Banten yang telah mengajar sejak tahun 2003 hingga sekarang. Ia mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Kriminologi. Selain itu, ia merupakan alumni Universitas Indonesia (UI) Salemba Jakarta dalam pendidikan dan pelatihan hukum lingkungan (Studi AMDAL), pemerhati pendidikan, alumni PGSTP Negeri 5 Jakarta Selatan, serta pemegang Akta V dari Universitas Negeri Jakarta melalui program khusus dosen. Sepanjang karier akademiknya, ia telah mengajar hampir di seluruh jenjang pendidikan, kecuali tingkat TK dan SD.

Menanggapi persoalan gelar profesi, ia menegaskan bahwa pemberian dan penggunaan gelar harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi, mahasiswa memang telah terbiasa aktif berorganisasi, baik organisasi profesi advokat, guru, dosen, organisasi sosial, kemasyarakatan, keagamaan, maupun kesukuan. Aktivisme organisasi tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari proses pembentukan karakter dan jejaring sosial.

Sebagai mantan aktivis HMI Cabang Jakarta Korkom Ibnu Chaldun, ia memahami bahwa lintas organisasi sering kali menjadi sarana pergaulan dan pengenalan diri di masyarakat. Hal ini juga disampaikannya sebagai Wakil Ketua Umum DPP IKADIN, bersama Ketua Umum Dr. H. Adardam Achyar, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal Riva’i Kusumanegara, S.H., M.H.. Atas dasar itu, pihaknya dengan terbuka memberikan pandangan demi tujuan edukasi dan pencerdasan masyarakat.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa banyak gelar profesi patut diduga tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Gelar profesi tidak dapat diberikan hanya berdasarkan sertifikat kursus singkat satu atau dua minggu. Pemberian gelar profesi wajib melalui pendidikan formal dengan beban studi minimal 24 SKS hingga maksimal 36 SKS, serta memenuhi standar dan ketentuan akademik yang berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa penyelenggara pendidikan atau organisasi yang memberikan gelar tanpa izin resmi, tanpa status pendidikan formal, atau tanpa kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang sah, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk sanksi administratif hingga pidana.

Adapun dasar hukum yang mengatur gelar akademik dan profesi di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi.

Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, sanksi yang dapat dikenakan meliputi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan, denda administratif, hingga pidana, terutama jika mengandung unsur penipuan atau kejahatan lainnya.

Demikian bincang-bincang media dengan pakar hukum pidana ini, sebagai bentuk pencerahan dan upaya mengedukasi masyarakat agar lebih cermat dan kritis dalam menyikapi penggunaan gelar profesi di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya