Menyoroti Upah Tahun 2026 yang Masih Gelap

-

Menyoroti Upah Tahun 2026 yang Masih Gelap

Anto Budianto,S.H (Sekretaris PC FSP KEP SPSI & DPC K-SPSI Karawang)

Karawang, Desember 2025 — Kepastian penetapan upah tahun 2026 dinilai masih gelap dan jauh dari harapan kaum buruh. Padahal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, proses rekomendasi upah seharusnya sudah dimulai sejak 20 November dan paling lambat 10 Desember sudah ditetapkan keputusan resmi.

Penetapan upah tahun 2026 sejatinya telah diatur secara jelas melalui formula perhitungan berdasarkan Undang-Undang, yaitu inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × α/Alpha). Namun, persoalan krusial muncul pada penentuan besaran α (Alpha) yang dinilai tidak memiliki dasar kuat dan cenderung merugikan pekerja.

Pemerintah menetapkan besaran Alpha di kisaran 0,5 hingga 0,9. Menurut Anto Budianto, S.H, dengan rumusan tersebut, kenaikan Upah Kabupaten Karawang diperkirakan hanya sekitar Rp20.2000,-, angka yang dinilai tidak sebanding dengan laju kenaikan kebutuhan hidup masyarakat.

“Kami mengajukan besaran Alpha di kisaran 1,0 hingga 1,4. Dengan besaran tersebut, kenaikan upah di Kabupaten Karawang diperkirakan mencapai sekitar Rp431.000,-. Walaupun masih jauh dari standar kehidupan yang benar-benar layak, setidaknya angka tersebut dapat membantu mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok,” tutur Anto Budianto, S.H.

Lebih lanjut, Anto menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil keputusan yang bijak dan berpihak pada keadilan sosial. Buruh, menurutnya, merupakan tulang punggung perekonomian bangsa yang kontribusinya tidak bisa diabaikan.

“Jangan sampai buruh hanya dibutuhkan saat produktif, namun setelah pensiun justru banyak yang mendapat perlakuan abai dari negara. Penetapan upah yang adil adalah bentuk penghargaan nyata atas kerja dan pengabdian buruh,” pungkasnya.

Kondisi ketidakpastian ini menimbulkan keresahan di kalangan pekerja, khususnya di wilayah industri seperti Kabupaten Karawang. Hingga pertengahan Desember, belum adanya keputusan final terkait upah tahun 2026 menunjukkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap nasib buruh yang setiap tahun dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, serta perumahan.

Serikat pekerja menilai bahwa penetapan Alpha yang terlalu kecil bukan hanya persoalan teknis, melainkan cerminan dari paradigma kebijakan yang masih menempatkan buruh sebagai beban biaya, bukan sebagai subjek pembangunan. Padahal, produktivitas industri tidak akan berjalan tanpa kontribusi tenaga kerja yang sejahtera dan terlindungi.

“Kami meminta pemerintah tidak hanya berpegang pada angka-angka makro, tetapi juga melihat realitas di lapangan. Kenaikan upah yang sangat kecil akan memperlebar jurang ketimpangan dan menurunkan daya beli masyarakat,” tegas Anto Budianto, S.H.

Lebih jauh, ketidakjelasan upah tahun 2026 dikhawatirkan dapat memicu konflik industrial, menurunnya semangat kerja, serta meningkatnya tekanan sosial di kalangan buruh dan keluarganya. Oleh karena itu, pemerintah daerah maupun pusat didesak untuk segera mengambil keputusan yang adil, transparan, dan berlandaskan rasa keadilan sosial.

Serikat pekerja berharap penetapan upah tahun 2026 tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menjamin kehidupan yang layak bagi buruh, sebagaimana amanat konstitusi. Sebab, kesejahteraan buruh adalah fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya