Indonesia di Bawah Bayang-bayang dua Kekuatan Besar: Revolusi atau Ketidakpastian?

-
Apabila Indonesia Dikuasai oleh dua Kekuatan Besar: Revolusi atau Ketidakpastian
Indonesia adalah negara kepulauan dengan posisi geopolitik yang sangat strategis. Letaknya di jalur perdagangan internasional, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta jumlah penduduk yang besar menjadikannya magnet bagi kepentingan global. Namun, bagaimana jadinya jika Indonesia benar-benar dikuasai oleh dua kekuatan besar—baik secara politik, ekonomi, maupun militer? Dalam situasi tersebut, bangsa ini akan berhadapan dengan dua pilihan besar: revolusi atau ketidakpastian.

1. Bayangan Kekuasaan Asing
Ketika sebuah kekuatan besar menguasai Indonesia, kedaulatan bangsa akan terganggu. Penguasaan itu bisa berupa:
• Ekonomi: sumber daya alam dikuasai,
   rakyat hanya menjadi pekerja murah.
• Politik: kebijakan nasional ditentukan dari
   luar negeri.
• Budaya: identitas bangsa melemah karena
   arus pengaruh asing yang dominan.Kondisi
   ini menciptakan jurang antara kepentingan
   rakyat dengan kepentingan penguasa
   asing. Rakyat akan merasa kehilangan arah,
   sementara elite mungkin terjebak dalam
   kompromi yang tidak menguntungkan
   bangsa.

2. Pilihan Revolusi
Revolusi adalah pilihan ekstrem. Ia lahir dari kesadaran rakyat bahwa satu-satunya jalan untuk merebut kembali kedaulatan adalah dengan menggulingkan dominasi asing. Bentuk revolusi bisa bermacam-macam:
• Revolusi politik: perubahan radikal dalam
  kepemimpinan nasional.
• Revolusi sosial: perlawanan rakyat melalui
  gerakan massa yang besar.
• Revolusi teknologi dan ekonomi: 
   menciptakan kemandirian lewat inovasi dan sistem baru. Namun, revolusi selalu membawa risiko: kekacauan sosial, korban jiwa, serta potensi perpecahan di dalam negeri. Akan tetapi, revolusi juga membuka peluang lahirnya Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan kuat.

3. Pilihan Ketidakpastian
Jika revolusi tidak terjadi, maka bangsa Indonesia akan hidup dalam ketidakpastian.
• Rakyat berada dalam dilema: tunduk atau
   melawan secara sporadis.
• Masa depan ekonomi dan politik tergantung
   pada “kemurahan hati” kekuatan asing.
• Identitas nasional perlahan melemah
   karena bangsa tidak lagi memiliki kendali
   penuh atas dirinya.
Ketidakpastian ini mungkin menciptakan stabilitas semu, tetapi di baliknya tersimpan potensi konflik laten yang sewaktu-waktu bisa meledak.
4. Jalan Tengah: Kesadaran Nasional
Antara revolusi dan ketidakpastian, sesungguhnya ada jalan tengah: 
kesadaran nasional. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah berdiri tegak karena persatuan dan semangat kolektif rakyatnya. Jika bangsa ini mampu membangun kemandirian ekonomi, memperkuat diplomasi, serta menjaga persatuan, maka dominasi kekuatan asing bisa dihadapi tanpa harus jatuh pada kekacauan revolusi atau ketidakpastian yang melemahkan.

Penutup
Pilihan antara revolusi dan ketidakpastian adalah gambaran ekstrem dari skenario masa depan. Namun, esensi dari pertanyaan ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa kedaulatan tidak boleh ditawar. Indonesia harus belajar dari sejarah, memperkuat diri dari dalam, dan membangun solidaritas nasional agar tetap berdaulat di tengah arus kekuatan besar dunia.
Artikel oleh (tapakburuh)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya