Sejauhnanakah ukuran stantar kehidupan Sejahtera dan Makmur pada bangsa ini ?

-
Oleh: Bung MMMHS/ HERSIT

Pakar Hukum Pidana ; pengajar hukum pidana dan hukum acara pidana dari Universitas Mathla'ul Anwar Banten (UNMA BANTEN), berpendapat ukurang Sejahtera tentu tercukup sandang dan pangan hidup berkecukupan bisa untuk menabung pada masa tua nya tentu susah hidupnya makmur simple demikian.

Lebih lanjut Akademisi senior ini Bangsa di bangun dan di merdekakan oleh Putra terbaik Soekarno dan Mohammad Hatta (Bung Karno dan Hatta) untuk menata hidup sebagai negara baru merdeka dengan dasar Negara PANCASILA dan hukum dasar nya Undang-Undang Dasar 1945 dengan penekanan PERSATUAN BANGSA, arti penting segala kepentingan tanpa persatuan kita tidak bisa membangun bangsa dalam arti seluas-seluas nya.
Coba kita evaluasi dan analisa dekade :
1.Zaman Orde Lama.
Di zaman ini namanya bangsa baru merdeka segala keterbatasan dapat di maklumi sekitar 60 juta rakyat Indonesia yang harus di perjuangkan dan menata negara dan pemerintahan Bung Karno dan Bung Hatta siap bekerja keras sebagai lokomotif bapak bangsa yang satu berkarakter negarawan ; politisi dan satu lagi ekonom bertekad untuk membawa rakyat nya untuk menuju Sejahtera dan Makmur di dasari KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
2.Zaman Orde Baru.
Dibawa pemerintahan Presiden Soeharto,dengan program pembangunan Repelita; Pelita nya telah berhasil membawa sukses membawa bangsa ini ysng lebih baik apapun cerita segala kelebihan dan kekurangan dengan pemerintahan stabil bertahan dalam genggam kekuasaan nya bisa bertahan 32 tahun ini luar biasa beliau cukup tegas dalam memimpin bangsa ini, meskipun terkessn otoriterisme tapi nampak bangsa harus di butihkan orsng seperti beliau ini berlatar belakang meliter yang sukses dan cukup disegani, beliau juga di nobatkan sebagai Bapak Pembangunan Nasional.
3. Zaman Reformasi, tumbang Soeharti lengsen 1998 membawa bangsa ini menjadi sedikit longgar kearah liberalis dan makin dewasa untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dan bebas berbicara apa saja sepanjang tidak melanggar normatif layaknya sebagai negara yang di sadari oleh hukum dan demokrasi kata pengajar Pendidikan Khusus Prefesi Advokat (PKPA-PERADI) yang sudah melanglang buana sejak 2007 sd sekarang zaman IKADIN sd PERADI sudah mengabdi dan mengajar di 50 PTN/ PTS se Indonesia Alumni UNJ Jakarta progran Akta V ini.
Dapat kita lihat di era reformasi kondisi negara terakhir Presiden kita di bawa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, para lembaga tinggi negara masing-masing bekerja sesuai dengan fungsi nya sebut saja Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, akhir-akhir rakyat mulai kritis merasa di perlakukan tidak adil terpaksa berdemo apapun resiko nya di picu naiknya gaji dan tunjangan anggota DPR RI kelewat tinggi, bekerja belun maksimal akgir rakyat Marah besar mereka buat akibat mereka bicara se enak mereka sudah kita saksikan bersama kekecewaan yang sangat mendalam mereka seolah-olah bersenang-senang di atas penderitaan rakyat, terkesan rakyat mulai di perlakukan tidak adil senentara pajak di naikan dll nya.
Akhir rakyat menuntut di bubarkan nya DPR RI dapat di maklumi jika tidak di adakan perubahan perbaikan internal mereka, kritikan-kritikan tajam mulai bermunculan rakyat sifatmenunggu adakah perubahan atau tidak nya hampir satu minggu berdemo di depan DPR RI belum lagi demo di daerah-daerah khusus de depan DPRD jika tidak cepat di tangani ini berbahaya, khusus Presiden harus mengambil sikap dengan bijaksana itu yang kita harapkan bersama jelas anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) ini pada media yang merupakan nara sumber tetap media dalam rangka pencerahan hukum ke masyarakat, semata-mata untuk mencerdaskan bangsa ini, disela-sela kesibukan nya sebagai akademi dan praktisi hukum masih menyempatkan menuangkat buah pikiran nya dan perhatian nya pada bangsa ini.
Kesimpulan nya rakyat tetap menunggu untuk refornasi hak urgen khusus lembaga tinggi negara termasuk kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pinta nya.








Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya