Inilah Tanggapan Seorang Advokat Asisstant Proffesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H. (MMMHS/HERSIT), melihat Demo Akbar seminggu pekan ini di DPR RI dan sejumlah gedubg DPRD di daerah-daerah dilihat dari kacamata hukum ?

-
Bagaimana Advokat Asisstant Proffesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H. (MMMHS/HERSIT), melihat Demo Akbar seminggu pekan ini begitu semarak nya hingga memakan korban banyak bahkan meninggal dan luka-luka parah baik pada pendemo ; masyarakat/ rakyat khusus demo di lokasi DPR RI dan sejumlah gedubg DPRD di daerah-daerah dilihat dari kacamata hukum ?
Berdemo boleh-boleh saha sah-sah saja menyampaikan pendapat di muka umum di bolehkan oleh Undang-Undang tapi jika sudah mengarah sifat anarkis dan pengrusakan pasilitas umum membakar dll nya jelas apapun alasan nya tidak di benarkan.ole hukum dan perundang-undangan bahkan bisa di ancam dengan pidana ; tindak pidana tidak bisa di tolelir atas tindakan tersebut.
Melakukan penjarahan pada rumah-rumah anggota DPR RI sejumlah anggota Dewan ini juga tidak di bolehkan oleh hukum tapi jika di masalahkan oleh orang yang dirugikan bisa saja hanya takut nya panjang cerita bisa-bisa berbalik  nanti masyarakat tidak akan diam akan mempermasalhkan harta-harta dari anggota dewan tersebut bisa ibarat " sejata makan tuan " dan masyarakat begitu banyak nya kekuatan massa, bukan hal mudah untuk di proses siapa salah tentu masyarakat ; rakyat sakit hati karena kalian anggota dewan berbicara terlalu menghina masyarakat ; rakyat mereka sakit hati dapat di maklumi ; " RAKYAT MARAH BESAR " dalam pristiwa demo 2025 ini, begitu panjang waktu tidak seperti biasa nya itu penglapisan masyarakat ; rakyat di negeri ini akibat gaji dan tunjungan anggota dewan kita kelewat tinggi, sementara itu asyarakat ; rakyat susah dan menderita ekonomi bangsa ini tidak baik-baik saja kata Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Sosial, Universitas Mathla'ul Anwar Banten ini.
Konon cerita para yang korban penjarahan mau mempermasalahkan dari segi hukum lebih lanjut pengajar Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana ini melihat potret duduk perkaranya sulit sekali jika di masalahkan begitu banyak nya massa menurut hemat kami ini suatu resiko yang harus di terima oleh korban penjarahan bila perlu perkara-perkara semacam ini di dedefonir saja karena " Beresiko Tinggi " melibatkan massa berskala besar lebih perkara semacam ini " Didefonir " saja iklaskan saja harta bisa di cari kedepan nya mari kita ambil hikmah nya saja kata Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) PERADI yang sudah mengajar di 50 PTN/ PTS se-Indonesia ini.
Sebagai Akademisi senior yang juga Advokat senior melihat secara obyektif saja  itu semua terjadi tentu ada yang salah pada anggota DPR RI kita dan juga Pemerintah jangan salahkan masyarakat ; rakyat di negeri ini merasa mereka yang menggaji anggota DPR RI itu lewat pungutan pajak yang di bebankan pada mereka wajar-wajar saja mereka marah besar ini saya melihat dari sudut psikologis nya dan sudut pandang sosilogis nya.
Lebih lanjut kita pikirian apa yang menjadi tuntutan mereka sekitar 12 tuntutan itu harus di eksekusi segera bagi masyarakat ; rakyat tidak perlu pidato-pidato atau cerita-cerita yang cukup membosankan tapi implementasi yang wajib di wujudkan jelas Wakil
Sekretaris Jenderal DPN PERADI Bid.Kajian Hukum dan Perundang-Undangan ini yang juga Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Bid.Sosial dan Masyarakat ini pada media ini lewat WhashaAp Hp seluler nya sebagai pencerahan hukum pada masyarakat bangsa dan negara ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya