Menyoal Anak Berhadapan dengan Hukum dan Solusinya

-
Menyoal Anak Berhadapan dengan Hukum dan Solusinya
Oleh: Asstant Professor Fitriyanti Hasibuan, S.H., M.H.
I. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam realitasnya, tidak sedikit anak yang harus berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Kondisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) seringkali menempatkan mereka pada situasi yang rentan, penuh tekanan, dan berpotensi mengganggu masa depan anak apabila tidak ditangani dengan tepat.

Oleh karena itu, artikel ini membahas secara singkat namun komprehensif mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi anak.

II. Anak Berhadapan dengan Hukum dan Solusinya

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan/atau anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, ABH sering mengalami perlakuan yang belum sepenuhnya ramah anak, seperti proses hukum yang panjang, stigma sosial, serta kurangnya pendampingan psikologis dan hukum.
Untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi anak, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak dalam proses hukum.
2. Meningkatkan penegakan hukum yang berperspektif anak dan berorientasi pada keadilan restoratif.
3. Memperkuat sistem perlindungan anak, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara.
4. Meningkatkan dukungan dan pendampingan, termasuk pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi ABH.
Mendorong partisipasi anak agar anak didengar pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
5. Meningkatkan kerja sama lintas sektor, antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan masyarakat.
6. Meningkatkan pendidikan dan literasi hukum, khususnya bagi anak dan orang tua.
7. Memperluas akses layanan yang layak dan ramah anak, termasuk layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
8. Meningkatkan pengawasan terhadap proses penanganan ABH agar sesuai dengan ketentuan hukum.
9. Meningkatkan akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan ABH.
Adapun contoh program konkret yang dapat dilaksanakan untuk mendukung perlindungan dan keadilan bagi anak, antara lain:
Program perlindungan anak berbasis masyarakat;
Program konseling dan rehabilitasi psikososial;
Program pendidikan dan pembinaan bagi anak;
Program pengawasan dan evaluasi penanganan ABH.

III. Kesimpulan
Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang holistik, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan ABH tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi, mendidik, dan memulihkan anak agar dapat kembali tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai generasi penerus bangsa

Penulis: Advokat dan Akademisi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dharma Indonesia (INDHI) Banten Koordinator Peradi Jawa Bagian Banten Koordinator Ikadin Jawa Bagian Banten Wakil Ketua I Bidang Organisasi dan Administrasi DPC Peradi Pandeglang Ketua DPC Ikadin Kota Serang




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya