Pandangan Hukum Tata Negara terhadap Pilkada Langsung dan Pemberantasan Korupsi

-
Pandangan Hukum Tata Negara terhadap Pilkada Langsung dan Pemberantasan Korupsi

Menurut hemat saya, pandangan dua tokoh politik yang dikemukakan sebelumnya patut diapresiasi. Pada prinsipnya, Pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung, karena rakyat berhak memilih pemimpinnya sendiri. Ini merupakan langkah positif dan progresif dalam era reformasi politik, khususnya dalam perspektif hukum tata negara.

Pilkada langsung mencerminkan kemajuan demokrasi yang transparan dan sejalan dengan asas-asas pemilihan umum, terutama asas langsung yang menjadi unsur fundamental demokrasi modern. Jika pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui mekanisme perwakilan, maka hal tersebut justru merupakan langkah mundur dan membawa bangsa ini kembali ke masa lalu.

Yang terpenting bukan semata pada mekanisme pemilihannya, melainkan bagaimana hasil pilihan rakyat tersebut mampu melahirkan pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal inilah yang ditegaskan oleh salah satu pimpinan DPN PERADI yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, sekaligus Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Bidang Sosial dan Masyarakat.

Bangsa Indonesia telah merdeka hampir 80 tahun, namun harus diakui bahwa kemerdekaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan dan keadilan sosial masih menjadi persoalan serius. Padahal, Indonesia adalah negara yang kaya raya akan sumber daya alam. Pertanyaannya, di mana letak kesalahannya?

Pemerintah, tanpa kecuali, harus melakukan introspeksi diri. Kekayaan alam yang melimpah seharusnya mampu menjamin kesejahteraan rakyat, namun faktanya masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan.

Lebih lanjut, putra Banten berdarah Batak, kelahiran Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini menegaskan bahwa salah satu penyebab utama penderitaan rakyat adalah perilaku oknum pejabat negara dan penegak hukum yang melakukan korupsi secara besar-besaran. Oleh karena itu, solusi konkret yang harus segera diambil adalah mengesahkan RUU Perampasan Aset, agar kerugian negara dapat diselamatkan dan dikembalikan kepada rakyat.

Selain itu, terhadap pelaku korupsi berskala besar, hukuman mati patut dipertimbangkan, tentu dengan standar dan kualifikasi yang jelas antara korupsi besar dan kecil. Untuk kejahatan korupsi yang merampas uang negara dalam jumlah besar dan berdampak sistemik, penjatuhan hukuman mati serta pemiskinan koruptor merupakan langkah paling tegas dan relevan untuk memberikan efek jera.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap langkah ini. Tinggal kini keberanian dan keseriusan DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan regulasi tersebut, tanpa tarik ulur dan tanpa ketakutan akan “memakan senjata tuan sendiri”, sebagaimana disampaikan oleh pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang telah mengajar di lebih dari 52 PTN dan PTS di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan kepada media melalui sambungan WhatsApp.

Kesimpulannya, Pilkada harus tetap diberlakukan secara langsung. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, sistem ini masih merupakan mekanisme yang paling demokratis, transparan, dan modern dalam kehidupan bernegara dan berkonstitusi di Indonesia.

Penulis:

Asisstant Proffesor, MMMHS/ Hersit 

Dosen Tetap FH UNMA Banten

Anggota Ahli Dosen Republik Indonesia (ADRI)

Dosen Terbang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA–PERADI)
Wakil Sekretaris Jenderal DPN PERADI Bidang Kajian Hukum & Perundang-Undangan
Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Bidang Sosial & Masyarakat
Ketua DPC PERADI Pandeglang
Ketua DPC IKADIN Kabupaten Tangerang

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya