Menyoal Reformasi KepolisianKajian Singkat dari Seorang Akademisi Hukum dan Praktisi Hukum

-

Menyoal Reformasi Kepolisian
Kajian Singkat dari Seorang Akademisi Hukum dan Praktisi Hukum

Oleh: Assistant Professor, MMMHS/HERSIT

Reformasi Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, reformasi kepolisian harus dilakukan secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.

Beberapa langkah fundamental yang perlu dilakukan dalam kerangka reformasi kepolisian antara lain sebagai berikut:

1. Reformasi Struktural
Reformasi struktural diarahkan pada penguatan desentralisasi kewenangan Kepolisian Daerah, disertai dengan penataan ulang sistem koordinasi vertikal dan horizontal antara pusat dan daerah. Hal ini penting guna menciptakan efektivitas kinerja serta responsivitas kepolisian terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakat.

2. Reformasi Kultural
Reformasi kultural menitikberatkan pada pengembalian fungsi, tugas, dan kedudukan kepolisian sesuai dengan ruang lingkup tugas pokoknya. Kepolisian harus ditarik dari keterlibatan dalam politik praktis, serta menanamkan kembali nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, etika profesi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas.

3. Reformasi Personalia
Reformasi personalia menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia kepolisian. Aparat yang terbukti melakukan pelanggaran etik, tindak pidana, korupsi, atau penyalahgunaan kewenangan harus ditindak tegas, termasuk melalui penggantian pejabat yang tidak berintegritas, guna menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

4. Reformasi Sistem dan Kurikulum Pendidikan
Reformasi ini mencakup penyegaran materi pembelajaran di lembaga pendidikan kedinasan kepolisian, dengan penekanan pada penguatan nilai-nilai luhur Pancasila, konstitusionalisme, supremasi hukum, serta sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai fondasi moral dan ideologis aparat kepolisian.

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa reformasi kepolisian tidak dapat berjalan secara optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat sipil. Partisipasi organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, cendekiawan, ulama dan rohaniawan, budayawan, serta para penggiat demokrasi lainnya merupakan elemen penting dalam mengawal dan mengkritisi proses reformasi secara konstruktif.

Sebagai bentuk keseriusan negara dalam mendorong reformasi kepolisian, telah dibentuk Tim Percepatan Reformasi Kepolisian yang diketuai oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025. Tim ini melibatkan berbagai unsur strategis, antara lain:

  • Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

  • Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia: Jenderal Listyo Sigit Prabowo

  • Mantan Kapolri: Badrodin Haiti, Tito Karnavian, dan Idham Azis

  • Mantan Menko Polhukam: Mahfud MD

  • Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan: Ahmad Dofiri

Tim ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan reformasi kepolisian secara komprehensif guna mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, modern, berintegritas, serta dipercaya oleh masyarakat.

Demikian artikel singkat ini disampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran dalam upaya memperkuat reformasi kepolisian di Indonesia.

Penulis:
Dosen Tetap Fakultas Hukum UNMA Banten
Anggota Ahli Dosen Republik Indonesia (ADRI)
Dosen Terbang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA–PERADI)
Wakil Sekretaris Jenderal DPN PERADI Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan
Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Ketua DPC PERADI Pandeglang

Ketua DPC IKADIN Kabupaten Tangerang

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya