MENYOROTI KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

-
Oleh : Asisstant Proffesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H.

Saya coba menyoroti kinerja Lembaga Pemasyarakatan (LP) bagian dari sistem peradilan pidana terpadu bidang kerjanya pembinaan apakah status Terdakwa sudah tetap atau sifat nya titipan karena ada upaya banding dan kasasi, sebagai Akademisi dan juga Praktisi senior merasa terpanggil untuk menulis dan berbagi ilmu pengetahuan sebagai pencerahan hukum buat masyarakat, tidak bermaksud mencari kambing hitam atau mencari-cari kesalahan kinerja petugas, sebut saja "oknum" kita tau penegak hukum (praktisi) ; polisi, jaksa, hakim, advokat/ PH dan juga Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalans Tersangka/ Terdakwa/ Terpidana.

Kami melihat dengan nyata sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan baik itu di LP Sukamiskin Bandung dan LP Taruna Tangerang dan Rutan-Rutan lain nya  seperti kami mengadakan penyuluhan hukum langsung Gratis Konsultasi Hukum, contoh seharus Rutan Sukabumi di huni 350 orang di huni 750 orang dan LP Taruna di huni 3500 orang ideal nya 750 orang dapat di bayangkan bukan ?

Sejak istilah Penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LP) th 1963 pada waktu itu Menteri Kehakiman RI Soeharjo untuk membedakan penjara dengan Lembaga Pemasyarakatan agar tidsk lagi kalimat Penjara selama ini seram atau angker peninggalan kolonial Belanda agar Terpidana dapat di didik olrh negara di manusiakan selama sekolah kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan kelak menjadi sadar atas perbuatan nya kembali menjadi orang baik bila terjun lagi di tengah-tengah masyarakat ini perlu perhatian kita semua khusus lembaga yang berwenang untuk memperbaiki Lembaga Pemasyarakatan ini jika ada yang bermasalah itu adalah personal pribadi "oknum" perlu pengawasan yang melekat semakin baik, dan juga para Terpidana harus di perlakukan manusiawi dan bermartabat jangan sampai Terpidana keluar dari (bebas) dari hukuman nya bukan semakin baik malahan sebaliknya dan juga para karyawan Lembaga Pemasyarakatan tingkat kesejahteraan nya perlu di perhatikan agar bekerja menjadi baik secara profesional di landasi kode etik ASN nya.

Kesimpulan nya agar Lembaga Pemasyarakatsn kinerja perlu pengawasan yang ketat dan berimbang juga dengan kesejahteraan di perhatikan menuju Lembaga Pemasyarakatan Modren dan manusiawi.

Pengamat Hukum/ pemerhati Lembaga Pemasyarakatan dan juga Akademisi dan Praktisi

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya