PENGAMBILAN SUMPAH CALON ADVOKAT DILUAR PERADI BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT NO.18 TAHUN 2003

-
Oleh.: Asistant Proffesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H.

Tadinya kita banyak berharap pada Ketua Mahkamah Agung RI yang menggantikan Ketua umum Hata Ali untuk dapat mencabut Surat Mahkamah Agung RI No. 073 Th 2015 itu yang jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku bila kita baca dan kaji secara seksama tata urutan perundang-undangan menurut hukum ketatanegaraan  : " Azas perundang-undangan peraturan atau perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya harus tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang lebih tinggi " apalagi ini   sifat bukan surat edaran tetapi surat biasa yang di keluarkan oleh petinggi hukum dan melanggar hukum dengan berbagai alasan untuk mencari solusi ada Organisasi Advokat lahir diluar Peradi, sambil menunggu keluarnya Rancangan Undang-Undang Advokat ( RUUA ) yang baru rasa sampai sekarang tidak terwujud sudah 9 tahun yang di tunggu-tunggu  secara de youre bentuk  Single Bar tetapi secara de facto Multi Bar yang di paksakan jelas pelanggaran hukum dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh petinggi hukum itu sendiri masa Surat 073 th 2015 bertabrakan dengan Undang-Undang Advokat No. 18 th 2003 itu, apa alasan untuk mencari solusi menurut hemat penulis tidak lah tepat Surat Ketua MARI No. 073 Th 2015 melawan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 produk Legislatif dan Eksekutif itu ini bisa menjadi presiden buruk dalam hukum dan perundang-undangan.

PERADI sah hasil kesepakatan 8 OA asal paska UU Advokat lahir diberi hak 8 kewenangan nya yaitu : 1.mengadakan dan menyelenggarakan
   pendidikan ( PKPA ) calon Advokat. 2.mengadakan ujian calon Advokat
3.mengangkat calon Advokat. 4.mengajukan sumpah calon Advokat
   ke Pengadilan Tinggi setempat. 5.membentuk komisi pengawas
   Advokat ( Komwas ), 
6.membuat Kode Etik Advokat, 7.membentuk Dewan Kehormatan
   Daerah dan Pusat ( DKD/ DKP ) dan
8. Memberhentikan Advokat.

Kesimpulan nya di sadari atau tidak di sadari penyumpahan calon Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi adalah melanggar hukum meskipun acuan nya Surat Ketua MARI No. 073 Tahun 2015 itu tentu kita sebagai hamba hukum yang faham hukum mestinya kita malu melanggar hukum dan harus mempunyai budaya malu.

Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan DPN Peradi, Wakil Ketua Umum DPP Ikadin Bid.Sosial & Masyarakat, Dosen Terbang PKPA Peradi se Indonesia sudah mengajar 45 PTN/ PTS, Dosen Tetap FHS Unma Banten, Dosen luar biasa berbagai FH PTS se Jabodetabek, Anggota Asosiasi Ahli & Dosen Republik Indonesia ( ADRI ).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya