SEHARUSNYA UNTUK KASUS KORUPSI PERLU SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK Oleh : Asisstant Proffesor, Fitriyanti Hasibuan, S.H., M.H.

-

Photo. Fitriyanti Hasibuan, S.H., M.H 

KORUPSI, salah satu tindak pidana yang menjadi musuh negara disamping tindak pidana teroris dan narkoba biasa 3 (tiga) tindak pidana ini jarang dapat diberikan status penangguhan penahanan yang diajukan Penasehat Hukumnya (PH).

Betapa sangat berbahaya tindak pidana yang satu ini uang negara kebobolan ratusan militar bahkan triliun rupiah di raupnya, rakyat menderita akibat tindak pidana korupsi ini akhirnya negara ; lembaga tingi negara legislatif dan eksekutif berpikir melahirkan lembaga, sifatnya independen lahirlah Komisi Pemberantas Krupsi (KPK) agar lebih yakin masyarakat pada penegak hukum ini tadi hanya di berikan untuk menindak kasus korupsi pada lembaga kejaksaan semata untuk kasus korupsi berskala nasional di berikan pada KPK untuk proses penyelidikan dan penyidikan nya dengan personil terdiri dari gabungan penegak hukum dengan 5 (lima) pimpinan KPK dengan satu ketua yang telah lolos seleksi baik oleh pemerintah dan DPR RI itu sendiri.

Perlu untuk menyeret pelaku korupsi yang namanya koruptor dengan sistem pembuktian terbalik ; " Pembuktian Terbalik merupakan suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jenis pembuktian mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (Sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum."

Adapun sistem pembuktian terbalik nya minimal menekan pelaku kejahatan Korupsi agar uang negara dapat disita atau diselamatkan dari tangan kruptor itu sendiri; dari mana dia dapat harta kekayaan sebesar itu sebagai Aparatur Negara/ASN atau pejabat negara sementara gaji dan takaran standar nya sudah jelas sesuai dengan golongan kepangkatan nya inilah yang patut di curigai dan patut kita kaji tentu tetap menganut azas praduga tidak bersalah demi terwujud nya implementasi Undang-Undang No.28 Th 1999 tentang penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; Undang-Undang No. 31 Th 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi yang susah beberapakali mengalami perubahan.

Kesimpulan tulisan artikel singkat ini bahwa untuk menyelamatkan uang negara perlu di rubah sistem pembuktian terbalik semoga bermanfaat.

Dosen Tetap STIH Painan Banten, Advokat Peradi menjabat Korwil Peradi Bagian Banten dan Wakil Ketua l DPC Peradi Pandeglang juga Sekretaris DPC Ikadin Serang Banten.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya