Sesama Penegak Hukum di Indonesia suka bersitegang dalam sistem peradilan pidana? suatu kajian singkat.

-
Oleh : Asisstant Proffesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H.

PENEGAK HUKUM sebut saja Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat (Catur Wangsa), sekarang di perluas masuk nya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sehingga menjadi 5 (lima) penegak hukum dengan istilah (Panca Wangsa) mereka mempunya tugas dan fungsi yang berbeda-beda seperti Polisi sebagai penyelidik, penyidik yang tugas dan fungsinya mencari bukti-bukti permulaan menjadikan orang menjadi tersangka jika 2 (dua) saja alat bukti seseorang di jadikan tersangka menangkap dan menahan tersangka, Jaksa bertugas menerima berkas dari kepolisian jika sudah lengkap membuat surat dakwaan agar tidak begitu lama tersangka di bawa ke persidangan pengadilan negeri atau di tempat lain yang di benarkan oleh hukum dan membuat tersangka menjadi terdakwa di gelar perkaranya terbuka untuk umum mewakili pemerintah dalam menegakan hukum, Hakim sifat mengadili terdakwa tadi dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Hakim itu adalah mewakili negara dalam memeriksa serta memvonis bersalah tidak terdakwa, sedangkan Advokat yang di kenal Penasehat Hukum (PH)di pengadilan sesuai dengan UU No. 8 tahun 1981 Advokat/ PH tadi akan berjuang untuk mendampingi dan membela sang terdakwa dengan segala kemampuan tenaga, pikiran nya berusaha untuk meyakinkan hakim agar terdakwa dapat di bebaskan dengan strategi keilmuan ke Advokatannya sebagai mewakili masyarakat untuk menegaksn hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan, terlepas hakim menilai perkara tersebut benar bersalah tidak nya, sedangksn Lembaga Pemasyarakatan ( LP ) tugasnya menerima titipan terdakwa untuk di tahan meskipun masing-masing ada upaya hukum bisa proses banding dan kasasinya dan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) Lapas tadi di beri tugas agar Terpidana dapat didik dalam rumah tahanan negara kelak di harapkan kembali ke jalan yang benar, kembali ke masyarakat.

Tapi dalam menjalankan tugas dan fungsi penegak hukum itu dalam proses berhadapan baik di tingkat penyedikan, penuntutan dan di gelar di persidangan dalam sistem peradilan pidana terpadu meliputi Jaksa, Hakim dan Advokat 3 (tiga) serangkai, bahkan sampai ke Lapas suka bersitegang berhadapan muka dan berargumentasi, kami melihat ini sering terjadi mestinya diantara penegak hukum itu sendiri melihat satu kesatuan " mitra " dalam mengungkap sutu kasus, bisa kita bandingkan pada negara-negara maju hendaknya bekerja secara " profesional dan dilandasi oleh kode etik " masing-masing sebagai negara hukum hal itu wajib di perhatikan dengan baik-baik menuju terwujudnya kebenaran dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan jangan sampai ada istilah " banyak peradilan keadilan tidak ada di rasakan oleh masyarakat."

Kesimpulan nya penegak hukum tidak sedikit bersitegang bila berhadapan sesama penegak hukum, kiranya dapat di sadari penegak hukum harus dapat bekerja dengan baik profesional dan bermartabat semoga bermanfaat.

*Pengamat hukum Akademisi senior, Advokat senior dosen terbang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peradi sudah mengajar 45 PTN/ PTS se Indonesia, tercatat Anggota Asosiasi Ahli & Dosen Republik Ibdonesia (ADRI), dosen tetap FHS Unma Banten dan dosen luar biasa pada berbagsu FH PTS lintas Jabodetabek-Banten.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya