Forum Diskusi Lembaga Pemberdayaan Perempuan Digelar di Kantor PC FSP KEP SPSI Karawang

-
Forum Diskusi Lembaga Pemberdayaan Perempuan Digelar di Kantor PC FSP KEP SPSI Karawang


Karawang, 24 Januari 2025 – Kantor Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Karawang menjadi tuan rumah forum diskusi bertajuk "Pemberdayaan Perempuan dalam Dunia Kerja". Acara ini diinisiasi oleh Lembaga Pemberdayaan Perempuan untuk mendukung peran perempuan dalam berbagai sektor, khususnya di dunia industri dan ketenagakerjaan.

Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh perempuan inspiratif, anggota serikat pekerja, serta aktivis pemberdayaan perempuan dari Pimpinan Pusat yang di wakili Oleh Bu Mustiyah, Pimpinan Daerah yang diwakili oleh Bu Ira Laila  Tujuan utama forum ini adalah untuk membahas isu-isu strategis yang dihadapi pekerja perempuan, seperti kesetaraan gender, perlindungan hak-hak pekerja perempuan, serta peluang untuk meningkatkan kapasitas dan peran perempuan dalam kepemimpinan.


Sekretaris Umum PC FSP KEP SPSI Karawang, Anto Budianto, menyampaikan dalam sambutannya bahwa perempuan memiliki peran vital dalam dunia kerja. "Melalui forum ini, kami ingin menciptakan ruang dialog untuk mendukung peningkatan kapasitas dan keberdayaan perempuan di Karawang, khususnya di sektor industri yang mendominasi wilayah ini," ujarnya.

Salah satu sesi menarik dari diskusi ini adalah pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi pekerja perempuan di sektor manufaktur. Sejumlah peserta berbagi pengalaman tentang diskriminasi gender, kendala dalam mengakses posisi strategis, dan pentingnya kebijakan perusahaan yang mendukung keberagaman.

Di akhir forum, Lembaga Pemberdayaan Perempuan bersama PC FSP KEP SPSI Karawang merumuskan rekomendasi strategis, termasuk pentingnya pelatihan keterampilan, advokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan, serta penguatan solidaritas antarpekerja perempuan.

Acara ini mendapat respons positif dari para peserta. "Forum ini sangat bermanfaat karena memberikan kami wawasan dan keberanian untuk lebih aktif berkontribusi dalam dunia kerja," ujar salah satu peserta.

Forum diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menguatkan jaringan perempuan pekerja di Karawang dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan demi menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya