Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI Kunjungi PC FSP KEP SPSI Karawang untuk Tangani Permasalahan PHK Sepihak di PT Softex Indonesia

-
Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI Kunjungi PC FSP KEP SPSI Karawang untuk Tangani Permasalahan PHK Sepihak di PT Softex Indonesia

Karawang, 17 Januari 2025 – Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) yang di wakili oleh Bung Saeful Anwar dan Bung Poni melakukan kunjungan ke Pimpinan Cabang (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Karawang. Kunjungan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang menimpa 308 anggota PUK SP KEP SPSI PT Softex Indonesia oleh manajemen PT Softex Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI disambut langsung oleh sekretaris Umum PC FSP KEP SPSI Karawang, Anto Budianto, bersama jajaran pengurus. Pertemuan ini berlangsung di kantor PC FSP KEP SPSI Karawang dan dihadiri oleh Ketua dan Pengurus dari PUK SP KEP SPSI PT Softex Indonesia.Bung Asep Hidayat 

Sekretaris Umum PC FSP KEP SPSI Karawang menyampaikan bahwa PHK sepihak ini telah menciptakan keresahan di kalangan anggota serikat. “Kami sangat menghargai langkah cepat dari Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI untuk turun langsung memberikan dukungan dan solusi terhadap permasalahan ini. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak anggota kami,” ujar Anto Budianto

Dalam diskusi yang berlangsung, Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI memberikan arahan strategis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah-langkah yang diusulkan meliputi negosiasi langsung dengan manajemen PT Softex Indonesia, konsultasi hukum, serta rencana aksi yang melibatkan solidaritas anggota serikat di tingkat daerah dan nasional.

Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI menegaskan pentingnya pendekatan yang tegas namun tetap mengedepankan dialog. “Kami tidak akan tinggal diam atas tindakan PHK sepihak ini. Kami akan memastikan bahwa hak-hak pekerja dipenuhi dan keadilan ditegakkan,” tegas Bung Saeful.

Sekretaris  PUK SP KEP SPSI PT Softex Indonesia Bung Azis Muslim yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan dukungan dari serikat pekerja. “Kami merasa tidak sendiri dalam menghadapi masalah ini. Dukungan dari Pimpinan Pusat dan PC memberikan semangat baru bagi kami untuk terus memperjuangkan hak-hak kami,” ujar Bung Azis Muslim.

Rangkaian pertemuan ini diakhiri dengan penyusunan langkah-langkah penyelesaian yang akan segera dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini secara efektif. Serikat pekerja berharap, melalui kerja sama dan solidaritas yang kuat, permasalahan ini dapat segera terselesaikan dengan hasil yang adil bagi seluruh pihak.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya