BAGAIMANA MENILAI KINERJA KABINET MERAH PUTIH 100 HARI KERJA TERBAIK DAN TERBURUK ?

-
BAGAIMANA BUNG MMMHS/HERSIT MENILAI KINERJA KABINET MERAH PUTIH 100 HARI KERJA TERBAIK DAN TERBURUK ?

100 HARI KERJA, itu standar umum penilaian untuk kerja satu lembaga tinggi negara jajaran eksekutif  Pemerintahan Presiden Prabowo boleh-boleh saja lembaga independen dan terpercaya semata-mata untuk kebaikan pemerintahan sekarang ini.

Sebagai contoh 5 Menteri terbaik sebut saja satu Menteri Agama RI mungkin dapat menilai punya prestasi adanya kerukunan dapat meredam 100 hari kerja dan, ditambah kepribadian sang Menteri dengan kepemimpinan tenang meskipun pernah di hujat sebagai Imam Masjid Istiqlal Jakarta dan.juga Guru besar Profesor di kenal dengan sikap arif dan bijaksana,

Permasalahan yang ada di Departemen Agama RI khusus masalah pelayanan Haji dan Umroh dll dapat di benahi di bersihkan jika ada dugaan korupsi yang kita dengar selama ini, perlu juga kerukunan antar umat beragama yang berdasarkan Pancasila yang berbhineka ini dapat tetap di lestarikan, Menteri Ketenagakerjaan juga, dapat membuka lapangan kerja buat pencari kerja dewasa agar dapat mengurangi pengangguran jika banyak yang tidak bekerja tingkat kejahatan semakin marak tentunya. 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Tinggi perlu di benahi dan di sempurnakan khusus kesejateraan Guru dan Dosen tenaga-tenaga honorer dapat di angkat jadi ASN/ PNS yang sudah lama mengabdi Sertifikasi Dosen dan Jangan di buat ruwet betapa berat tugas seorang Dosen ini perlu mendapat perhatian khusus kata "Wakil Sekretaris Jenderal DPN PERADI Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan ini" yang juga Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) ini yang sudah mengajar sebagai Dosen Tetap di FHS Unma Banten Selatan ini selama 22 tahun untuk tenaga pendidik susah di jalankan nya selama 1986 sd sekarang sudah 39 tahun mengabdi di dunia pendidikan faham betul dunia pendidikan sudah mengajar semua jenjang pendidikan kecuali Tingkat TK dan SD lulusan Akta V UNJ Jakarta ini dan PGSMTP 5 Jakarta Selatan ini  semata-mata mencerdaskan bangsa ini.

Sementara ada 10 kinerja Menteri terburuk salah satu Menteri Hukum dan HAM dan terakhir Menkohukumham Imigrasi dan Pemasyarakatan mungkin perlu pemikiran secara serius oleh Menkohukum Imigrasi dan Pemasyarakatan masih di teropong oleh dua pendekar ini Prof.YIM dan Prof.OH. tidak bisa di nilai dengan 100 hari kerja ini berat hukum kita ini 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo penegakan hukum di negeri sangat memprihatinkan sekali hukum harus di tegakan biar langit runtuh sekalipun (Fiat Justitia Ruat Coelum), kata pemerhati dan pengamat hukum dan hak azasi manusia putra kelahiran Batang Toru, Tapsel, Sumut ini.
Berharap betul pada petinggi Hukum jajaran Menko harus turun gunung infeksi mendadak perlu turun kedaerah-daerah seperti Lembaga Imigrasi dan Pemasyarakatan apalagi kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan sebut saja LP Taruna Tangerang layak nya di huhuni 750 orang Napi di tempati atau di huni 3.500 orang gimana mau sehat, dan juga harus di berikan pelayanan yang baik sifat nya mendidik, perlu kerjasama antar lembaga seperti DPC Peradi 192 DPC se Indonesia begitu juga dengan DPC Ikadin se Indonesia dan juga harus ada perhatian khusus Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita menjadi tanggung jawab kita bersama kata Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat Ikadin dan Peradi ini yang sudah melanglang buana di dunia Advokat sejak tahun 2007 sd sekarang Alhamdulillah sudah 48 PTN/ PTS di laluinya sebagai Dosen Terbang dengan senang hati belajar dan mengajar satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari perjalanan karier sebagai Guru/Dosen/Akadrmisi senior serta Advokat senior dalam hidup kesederhanaan selalu bersyukur kepada  Tuhan kita jangan kufur nikmat kata Da'i/ Mubaliq kondang sebagai motivator dengan gaya bicara selalu berapi-api pengemar Bumg Karno sementara di kalangan Advokat pengagum Alm.Adnan Buyung Nasution ini saya suka gaya bicara dan penampilan selalu perlente dengan ciri rambut perak nya,  mestinya seorang Advokat harus garang dan berani galak seperti srigala cerdik seperti kancil dan terakhir harus cerdas tanpa kehabisan akal.

Itulah yang dapat kami himpun dari seorang pakar hukum pidana pengajar Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Kriminologi ini semoga Kabinet Merah Putih tetap semangat 100 hari kerja dengan senang hati kritik sifat nya membangun (Kontruktif) untuk perbaikan kedepan nya.
Terimakasih 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya