MENYOAL PAJAK PENGHASILAN (PPN) NAIK 12 % YANG MENUAI PRO DAN KONTRA DI MASYARAKAT

-
MENYOAL PAJAK PENGHASILAN ( PPN ) NAIK 12 %  MENUAI PRO DAN KONTRA." ?
Oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPN PERADI Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan dan Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Bid.Sosial & Masyarakat.

Bung MMMHS/ HERSIT di minta pendapat nya seputar naiknya Pajak Penghasilan (PPN) sebesar 12 %  terhadap hal ini sesuai kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR, kenaikan tarap PPN dilakukan secara bertahap dari 10 % menjadi 11 %  pada April 2022 selanjutnya naik 12 %  mulaiTanggal 1 Januari 2025 mulai di berlakukan.

Terhadap kenaikan pajak penghasilan ini hanya untuk barang dan jasa seperti  pesawat jet, kapal pesiar, motor dan rumah mewah diatas golongan menengah ke atas untuk apa itu di naikan untuk penghasilan negara dalam meningkat perekonomian bangsa ini.

Menurut saya dengan naik pajak penghasilan (PPN) itu pasti ada dampak nya juga buat masyarakat kalangan bawa meskipun tidak langsung khusus pelaku-pelaku bisnis jasa dan barang itu mau tidak mau pasti kena imbas nya dengan kenaikan harga secara ekonomis demikian kata pengamat hukum dan perundang-undangan ini yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal DPN PERADI Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan itu sekaligus Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Bid.Sosial dan Masyarakat.

Apapun cerita nya kenaikan PPN tersebut sebagai hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR khususnya ada tekanan para pelaku bisnis kelompok usaha Menengah ke atas hanya saja masyarakat menengah ke bawah sudah terbiasa menghadapi ekonomi bangsa ini yang turun naik sejak paska krisis moneter Internasional melanda dunia di lanjutkan pasca covid 19.

Semoga Pemerintah dan juga DPR dapat menyikapi setiap kebijakan agar tetap stabil perekonomian bangsa ini kata Dosen Terbang Pendidikan Khusus Profesi Advokat ini yang juga Dosen Tetap FHS Unma Banten Selatan ini.

Demikian catatan yang dapat kami angkat naiknya Pajak Penghasilan (PPN) hasil wawancara secara tertulis dikirim via WhatsApp pada media tapak buruh 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya