PC FSP KEP SPSI Kabupaten Karawang Audiensi ke BPJS Kesehatan Bahas Pelaksanaan COB (Coordination of Benefits) Dalam Perusahaan PT Kao Indonesia

-
PC FSP KEP SPSI Kabupaten Karawang Audiensi ke BPJS Kesehatan Bahas Pelaksanaan COB


Karawang, 16 Januari 2025 Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja dan Pengurus Unit Kerja PUK SP KEP SPSI PT Kao Indonesia di dampingi Lembaga Posko JKN KIS Karawang melakukan audiensi dengan BPJS Kesehatan untuk membahas pelaksanaan Coordination of Benefits (COB) di perusahaan PT Kao Indonesia. Audiensi ini menanyakan terkait pelaksanaan COB di perusahaan  dengan adanya kasus akses claim yang berlebihan

Ketua PUK SP KEP SPSI PT Kao Indonesia, Bung Topik Nurochman, menjelaskan bahwa audiensi ini penting untuk menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan program BPJS Kesehatan. "Kami ingin memastikan agar seluruh pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik melalui mekanisme, ujarnya.

Dalam pertemuan ini, pihak BPJS Kesehatan memaparkan mekanisme teknis pelaksanaan COB, termasuk tata cara klaim, integrasi sistem, dan kewajiban perusahaan sebagai pemberi kerja. BPJS Kesehatan juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada pekerja agar memahami hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan fasilitas COB karena COB yang sekarang tidak lagi mempunyai MoU dengan BPJS kesehatan 


"Anto Budianto Sekretaris PC FSP KEP SPSI Karawang Melalui audiensi ini, kami berharap dapat memperkuat kerja sama dengan BPJS Kesehatan sekaligus memperbaiki hal-hal teknis yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan COB di perusahaan," tambah Anto Budianto.

Audiensi berlangsung dengan diskusi konstruktif, di mana kedua belah pihak sepakat untuk terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi demi memberikan perlindungan kesehatan yang optimal bagi pekerja.

PUK SP KEP SPSI PT Kao Indonesia dan Posko JKN KIS berkomitmen untuk terus mengawal implementasi COB  di perusahaan agar sesuai dengan harapan pekerja dan perusahaan, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang berkualitas

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya