PERLUKAH UNTUK SEORANG ADVOKAT BERGELAR S2 DAN S3 ? KAJIAN SINGKAT BUNG MMMHS/ HERSIT

-
PERLUKAH UNTUK SEORANG ADVOKAT BERGELAR S2 DAN S3 ?
KAJIAN SINGKAT BUNG MMMHS/ HERSIT 

ADVOKAT, untuk syarat formal calon Advokat berlatar belakang Pendidikan Hukum cukup S1 itu dasarnya dari perkembangan berjalan nya waktu ketika ikut Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) banyak juga bergelar berpendidikan S2 dan S3 bahkan Jenderal sekalipun membuktikan banyak minat bangsa ini untuk belajar ketika Penulis tahun 2003 lulus S2 pada waktu masih sedikit bergelar S2 dan S3 di kalangan profesi Advokat sungguh Advokat membuktikan di samping pendidikan dasar nya berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum ; SH, SHI, dari Perguruan Tinggi Kepolisian dan TNI tentunya.

Yang menjadi pertanyaan judul diatas penulis mencoba membahas perlukah seorang Advokat bergelar S2 dan S3 ? Dengan jelas untuk S1 cukup tapi seorang Advokat di tuntut juga untuk belajar menimbah ilmu pengetahuan dalam menjalankan tugas profesinya apalagi sekarang rata-rata Advokat bergelar S2 bahkan S3 jika seorang Advokat tidak melanjutkan pendidikannya S2 dan S3 dia akan tertinggal dengan . sendirinya dimana Jaksa dan Hakim jika mereka berhadapan sebagai Advokat/ Pengacara / Penasehat Hukum klien nya  Jaksa dan Hakim pun sudah banyak bergelar S2 dan S3 supaya berimbang jika berhadapan di pengadilan.

Sebagai Advokat ; praktisi hukum  untuk menjalankan tugas profesinya ilmu sangatlah penting wawasan berpikir, ilmu retorika, dan strategi untuk memenangkan suatu kasus di butuhkan pendidikan berkelanjutan ; pendidikan formal dan non formal nya.

S2 dan S3 di kalangan Advokat bisa juga di gunakan untuk menjadi seorang Dosen minimal syarat S2 itu agar Advokat itu pintar dan pandai teori dan praktik/ ilmu terapan tentunya makanan sehari-harinya, seorang Advokat harus pintar teori dan pintar praktik ; pintar mengkonsep dan juga pintar praktik agar Advokat itu pintar agar kasus yang sedang di tangani nya ; perdata, pidana, tata usaha negara dll itu jika penegak hukum ; Polisi baca itu buku satu, Jaksa Penuntut Umum baca dua buku, Hakim baca  tiga buku itu Advokat pintar harus baca itu buku lima baru dia bisa kalahkan berargumentasi penegak hukum tersebut itu logika hukum saya.

Kesimpulan nya untuk seorang Advokat mestinya dan perlu bergelar S2 dan S3 semoga Advokat Indonesia semakin giat untuk belajar, karena belajar sifatnya wajib, semoga bermanfaat.

Bung MMMHS/ HERSIT, Advokat senior, pemerhati dunia pendidikan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya