Kini Giliran mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Hamdan Zoelva yang di soroti Bung MMMHS/HERSIT

-
Bagaimana pendapat Bung MMMHS/ HERSIT pendapat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Hamdan Zoelva..?

Menurut hemat saya itu pendapat yang cukup ideal dan sejalan dengan pendapat petinggi hukum Prof.Yusril Izha Mahendra, S.H., MSc. Itu hanya saja melihat potret atau kondisi Organisasi Advokat dewasa ini yang begitu banyak dan menjamur salah satu alasan legal stending nya menurut rekan-rekan Advokat diluar PERADI Ketua Umumnya Prof.Dr.Otto Hasibuan, S.H., M.M. adalah terbitnya Surat Ketua MARI No. 073 Tahun 2015 itu..salah satu putusan vatal nya akan mengambil Sumpah Calon Advokat untuk menjadi Advokat dari Organisasi Advokat (OA) manapun juga kan aneh bin ajaib terus sambil menunggu RUU Advokat yang baru lahir UU Advokat yang baru itu yang buat runyam dunia persilatan kata petinggi Hukum DPN PERADI yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum dan Perundang-Undangan ini putra kelahiran Batang Toru, TapSel, Sumut ini yang sudah melanglang buana dan selalu aktif di OA sejak zaman IKADIN sd PERADI selama 31 Tahun lewat tulisan Whatsap nya dikirim pada media ini beliau memang salah satu nara sumber tetap kami yang juga berprofesi Akademis Hukum sejak Tahun 2003 sd sekarang tercatat Dosen Tetap FHS Unma Banten Selatan itu.

Lebih lanjut Tokoh Tapsel ini berpendapat kedua Tokoh Hukum senior Prof.YIM dan Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva patut kita simak dan amini tidak bermaksud menyepelehkan pendapat rekan-rekan Advokat di luar PERADI, sangat di sayangkan sebuah organ negara di berikan kepada OA sekelas PERADI go Internasional satu-satunya berstatus state organ karena lahir dari UUA No. 18 Tahun 2003 itu sederajat dengan Organ Negara lain berstatus swasta mengambil contoh KADIN dll disamping Polri dan Kejaksaan Agung RI.

Melihat kondisi banyak dan menjamurnya OA dewasa inilah menurut penilaian saya  " OA Terburuk dalam Sejarah Republik ini, memalukan tidak dewasa nya kita berorganisasi terkesan di biarkan begitu saja di serahkan pada OA itu sendiri kestinya harus ikut juga Pemerintah sebagai penegah lebih mantablah lagi mestinya Peraturan Pemerintah (PP) untuk sebuah UU Advokat No.2003 terbit masa sebuah UU Advokat tidak ada PP terkesan ada apa gerangan ?

Saya melihat ini semacam ada paktor politis belaka agar OA itu tidak kuat jika di biarkan terus bisa berjumpa 101 OA kedepan kata Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat PERADI ini tercatat Dosen Terbang telah mengajar sejak 2007 sd sekarang 48 PTN dan PTS di singgahi pejuang hukum dan penerhati HAM ini setiap angkat bicara selalu Vokal pada iven-iven tingkat Nasional semata-mata untuk kebaikan penegakan hukum di negeri yang lebih baik kedepan bertekad menjadikan hukum sebagai panglima bukan kekuasaan ; Fiat Justitia Ruat Coelum ...

Kesimpulan nya Organ Negara (State Organ) cukup tepat untuk PERADI yang didirikan oleh 8 OA asal itu fakta dan nyata tidak bisa di pungkuri seraya berdoa kepada TYME Advokat Indonesia BERSATU untuk kekuatan OA kedepan kata Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) tetap semangat menyuarakan kebenaran hukum bukan pembenaran hukum.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya