Pendidikan Khusus Profesi Advokat diselenggarakan Oleh DPC Peradi dan DPC Ikadin Kota Sukabumi bekerjasama dengan STH Pasundan, dan Fakuktas Hukum Universitas Nusa Putra.

-
Catatan Bung Hersit.

Foto bersama dengan Ketua DPC Peradi Junaedi Taregan, S.H., M.M. dg Bung Hersit serta peserta PKPA angkatan ke Xl.

Sebagai tenaga pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang bagian dari suatu pengabdian pada Organisasi Advokat (OA) Peradi di bawa komando Ketua Umum Prof.Dr.Otto Hasibuan, S.H., M.M. Organisasi satu-satunya yang sah paska Undang - Undang No.18 Tahun 2003 yang punya kewenangan 8 (delapan) kewenangan  yaitu ; menyelenggarakan pendidikan Profesi Advokat, membuat ujian/menguji calon Advokat, melantik calon Advokat, mengajukan sumpah calon Advokat ke Pengadilan Tinggi setempat, membentuk Komisi Pengawas (Komwas) dan mengadili pelanggaran Kode Etik Advokat Dewan Kehormatan
Foto Bung Hersit Korwil Peradi / Ikadin Banten dan Bunda Fitriyanti, S.H., M.H.

Bung Hersit bertugas kembali mengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan bekerjasama dengan DPC Peradi Kota Sukabumi, dan mengajar serta menutup PKPA kerjasama DPC Ikadin dengan Fakultas Universitas Nusa Putra bertarap internasional yang bertempat di Kota.Sukabumi. (24 Agustus 2024).
Materi yang diberikan yaitu Kode Etik Advokat dan Peran Fungsi Organisasi Advokat dengan materi pokok dari kurikulum Peradi yang wajib di berikan dan di ajarkan.

Kode Etik Advokat berisikan antara lain ; Subtansi UU Advokat NO.18 tahun 2003, Kepribadian Advokat, Hubungsn Advokat dengan Klien, Hubungan Advokat dengan Teman sejawat, Cara bertindak jika terjadi pelanggaran kode etik.
Photo Ketua DPC Peradi Kota Sukabumi/ DPC Ikadin Sukabumi Junaidi Taregan, S.H., M.M memberikan Sertifikat Pemateri pada Bung Hersit Wasekjen DPN Peradi/ Waketum DPP Ikadin.

Begitun juga dengan Peran dan fungsi Organisasi Advokat/perkembangan Organisasi Advokat dewasa ini yang tetap berjuang mempertahan bentuk Organisasi 'Single Bar' semata-mata untuk menjaga kwalitas Calon Advokat kelak setelah jadi Advokat bisa menjalankan profesinya sehingga layak menyandang profesi muliah (Officium Nobile).

Photo Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Humaniora bertarap Internasional member plakat ( cebdramata ) Bung Hersit

(*Redtapakburuh)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya