Hati-hati berbicara jangan menyerang lembaga tinggi negara atau lembaga setara atau sifat independen.

-
Oleh : Asisstant Profesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H.

LEMBAGA TINGGI NEGARA.
Tentu kita menengok ke Trias Politika ajaran Montesquaeu ada 3 (tiga) Lembaga dalam suatu negara yaitu : 

1.Lembaga Legislatif ; yang bertugas memproduksi Undang-Undang dan perundangan lainnya yaitu DPR RI bersama dengan Lembaga Eksekutif/ Pemetintah dalam hal ini Presiden dan jajaran nya.

2.Lembaga Eksekutif yaitu Presiden dengan jajaran nya bertugas sebagai Pemerintah sekaligus Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan berkewajiban dan bertanggung jawab penuh jalan nya pemerintahan membuat Undang-Undang atau mengajukan ke DPR RI komisi lll DPR RI dan membuat Peraturan Pemerintah, Kepres sampai ke Perda pengawasan nya baik itu Tingkat Provinsi/ Daerah Tingkat l dan Il meliputi Kota dan Kabupaten.

3.Yudikatif lembaga hukum tertinggi seperti Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI bertugas mengadili jika ada pelanggaran hukum dan pengawasan sampai dengan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tinggi Agama, Peradilan Meliter/ Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama semua 4 (empat) Jenis Peradilan itu bermuara di Mahkamah Agung RI dll.

Dalan ajaran Trias Politika ini tidak murni di praktikan di Indonesia yang di kenal pemisahan kekuasaan tapi yang di kenal adalah "Pembagian Kekuasaan" ini masalah nya kadang tarik menarik dan saling membutuhkan apalagi di lihat dari persfektif politis dan kepentingan. gesekan atau pergeseran nya bisa tajam.

Di Era Reformadi hukum ada Lembaga KPK yaitu Lembaga Komisi Pemberantas Korupsi ini juga kadang galak kadak kendor dalam penegakan hukum silahkan amatin sendiri perjalanan nya 26 tahun reformasi hukum di negeri ini.

Lembaga Tinggi Negara tidak seperti dulu ada istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara beberapa tahun terakhir ini perkembangan ketatanegaraan kita banyak perubahan dengan adanya Mahkamah Konstitusi ,(MK), maaf bukan Mahkamah Keluarga dipelesetkan orang-orang yang cinta penegakan hukum ya itulah dinamika bernegara dan berbangsa ini semakin berani ini rakyat dan masyarakat mengkritisi khusus pada pemerintah tapi ingat jangan ada sifat menghina atau menjust sepanjang berangkat dari politic will monggo mas gpp ini zaman nya bebas bersuara tapi jangan keterlaluan semua tau di injak marah kita mau kerja nie saudara-saudara se bangsa dan se tanah air mari kita bangun bangsa ini sesuai dengan kontribusi profesi kita masing-masing ingat jangan anggap sepele atau enteng negara, di bangun di atas penderitaan rakyat seluruh Indonesia Pemerintah tidak ada tanpa ada rakyat, rakyatlah yang berdaulat di wakilkan pada DPR RI sebagai alat kotrol jangan tidur ketika rapat.

Membahas masalah kepentingan rakyat orang banyak (oknumlah) masih banyak orang baik di negeri ini bekerjalah dengan itikad baik dan beramal kebaikan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, setiap pemimpin di minta pertanggung jawaban di hadapan Tuhan nanti.

Semoga bangsa ini menjadi besar dan maju dengan betpindahnya IKN Nusantara majulah bangsa ini dirgahayu 79 tahun sudah harus maju terus untuk kebaikan jangan mencari kambing hitam dan kambing putih tapi berbuatlah yang terbaik untuk bangsamu jika ada kesalahan sebagai seorang pemimpin itulah keterbatasan manusua biasa mari kita tunggu Presiden baru kita H.Prabowo Subiyanto segera Oktober 2024 di lantik oleh MPR maju dan Jayalah Indonesiaku.
* Pengamat hukum dan bangsa dan penggiat kebenaran & keadilan fiat justitia ruat coelum !!!
(*Red)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya