Perlukah Pendidikan Lemhanas bagi Advokat sebagai salah satu penegak hukum ?

-
Perlukah Pendidikan Lemhanas bagi Advokat sebagai salah satu penegak hukum ?
Oleh : Assistant Profesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul (MMMHS), S.H., M.H. 

ADVOKAT, adalah satu penegak hukum yang setara dengan ; Polisi, Jaksa, Hakim (Catur Wangsa) yang sekarang di perluas dengan Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang di kita kenal (Panca Wangsa).

Lantas apa hubungan tulisan ini menghubungkan dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) ? Menurut hemat kami seorang Advokat harus berjiwa Nasionalis kebangsaan dan berwawasan Nasional bahkan Internasional sebagai profesi bebas dan mandiri yang bertugas mewakili masyarakat bahkan bangsa dan negara ketika orang (pribadi), badan hukum termasuk negara atau pemerintah jika tersandung hukum dapat di beri kuasa atau di dampingi nya bahkan mantan Presiden Soeharto ketika berhadapan dengan hukum di dampingi oleh Advokat dan juga Advokat tempat bernaungnya di lembaga Organisasinya sebut saja Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang didirikan oleh 8 (delapan) OA yaitu : Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM dan APSI tepat tanggal 21 Desember 2004 dan di perkenalkan pada publik 2005 silam.
Advokat Peradi dengan jumlah cabang 193 cabang dengan Anggota 65 ribu orang khusus para Ketua- Ketua DPC dapat di ikutkan dalam pendidikan atau semacam pelatihan singkat baik itu ofline dan online dapat bekerjasama dengan Lemhanas dengan DPN Peradi lintas MOU bertepatan Ketua Bidang PKPA dan kerjasama Prof.Dr.Ir.Firman Laksana, S.H., M.H., CLA. Prof.Dr.Ir.Firman Laksana, S.H., M.H., CLA lulus Angkatan XVI Tahun 2024.

Prihal pelatihan singkat tentu kurikulum dapat di bicarakan antara Lemhanas dengan DPN Peradi meskipun tidak begitu lengkap materi-materinya inti saja guna bekal buat pimpinan OA sebesar Peradi  menurut hemat kami cukuplah tepat untuk di tindak lanjuti oleh pihak DPN Peradi Up Ketua Bidang Pendidikan dan Kerjasama Universitas.

Pendidikan yang di tempuh pada Lemhanas sekitar 7 bulanan mungkin untuk Advokat bisa di tempuh 2 minggu saja maksimal rata- rata peserta pada Lemhanas ini buat Kepemimpinan Angkatan TNI berpangkat Perwira Tinggi (Pati) dan bisa juga Sipil dan Organisasi seperti Peradi dll nya.

Untuk pemahaman 4 konsensus berbangsa dan bernegara yaitu : 

1.Pancasila sebagai Dasar Negara ; 
2.UUD Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara ; 
3.Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  sebangsa bentuk Negara dan ; 
4.Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Republik Indonesia.

Dengan demikian Advokat juga aset negara bagian dari negara, dalam rangka penegakan hukum bersama-sama dengan pimpinan, baik meliter dan sipil turut bertanggung jawab dalam kelangsungan berbangsa dan bernegara Lemhanas selalu di pimpin oleh Militer berpangkat Mayor Jenderal dan letnan Jenderal dan pernah juga dijabat sipil, berharap para alumnus nya berwatak kebangsaan dan militan untuk mencetak kepemimpinan nasional.

Semoga bermanfaat salam perjuangan " fiat justitua ruat coelum." 

* Akademisi senior dosen tetao FHS Universitas Math'ul Anwar Banten, dosen terbang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI), tercatat menjabat Wasekjen DPN Peradi Bid.Kajian Hukum & Perundag-Undangan dan Waketum DPP Ikadim Bid.Sosial & Masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya