KAJIAN SINGKAT POLITIK PRAKTIS DARI PERSFEKTIF BERNUANSA KEPENTINGAN

-
Oleh : Asisstant Profesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H. 
Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H. 

POLITIK PRAKTIS, Dalam negara Indonesia sistem pemerintahan Presidensil, dimana Presiden sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan  ajaran Trias Politika tidak murni di praktikan bukan ' Pemisahan Kekuasaan ' tetapi  di kenal ' Pembagian Kekuasaan ' terhadap Lembaga Tinggi Negara ; Presiden (Eksekutif) dan jajaran nya, DPR RI (Legislatif) dan Mahkamah Agung RI (yudikatif), 

Mahkamah Konstitusi di lihat dari sudut pandang praktik ketatanegaraan saling bekerjasama dan saling mempengaruhi meskipun Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI secara hukum memang tugas dan fungsi mereka berbeda Presiden sebagai kepala negara menjalankan tugas nya yaitu menjalankan hukum dan perundang-undangan, DPR RI mengawasi sebagsi alat kontrol sebagai wakil rakyat lewat Pemilihan Umum 5 (lima) tahunan, sedangkan  Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI mengadili sifatnya baik pelanggaran hukum dan umum dan khusus.

Para wakil rakyat namanya di pilih melalui putusan- putusan politik tentu punya tugas dan fungsi nya membuat Undang-Undang dan juga Presiden ;

Pemerintah tentu bisa juga Undang-Undang itu datang dari Pemerintah bisa juga dari parlemen/DPR RI terhadap keputusan itu mereka punya kepentingan masing- masing bisa terjadi gesekan yang cukup tajam demi kepentingan partai nya atau kepentingan Pemerintah, seperti revisi Undang-Undang Pilkada bisa bongkar pasangnya, yang menjadi masalah mestinya tidak selalu demikian ketika mereka duduk resmi di lantik jadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus berpikiran obyektif kepentingan masyarakat atau umum yang di utamakan diatas kepentingsn pribadi atau kelompoknya harus taat azas dan putusan Mahkamah Konstitusi RI sebagai lembaga tinggi dalam permasalahan hukum dan perundang-undangan mohon maaf coba jika kemarin masyarakat di negeri tidak demo apa yang terjadi bisa-bisa di revisi Undang-Undang Pilkada batas minimum usia untuk calon Kepala Daerah seperti Calon Gubernur terkesan ' Pesanan ' patut di duga satu lagi politik praktis di negeri ini dapat kita lihat oleh mata kita sendiri seringnya para politisi berpindah-pindah partai untuk mencapai tujuan terkesan seperti ' Kutu Loncat ' ini fakta nya demi mencapai kekuasaan ngeri kali bah kata anak Medan, itulah kawan dunia politik kita, masyarakat saya minta harus cerdas jangan beli kucing dalam karung pilihlah pemimpin negara atau pemerintah daerah yang tulus dan merakyat memperhatikan kesejahteraan masyarakat bukan untuk memperkaya pribadi atau keluarga nya tapi harus di ingat masyarakat setiap warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk di pilih dan memilih, dan saya ingatkan demo  untuk menyampaikan pendapat itu di benarkan oleh perundang-undangan tapi jangan anarkis saya harap juga DPR RI harus mau mendengar aspirasi masyarakat/ warga negaranya jangan tidur ketika ada rapat-rapat di Parlemen ini bukan rahasia umum tentu oknum tidak pantas jika ada rapat tidur atau kurang peka pada kepentingan masyarakat/ negara dan juga terhadap oknum yang ketika ada rapat tidur kurang perhatian pada masyarakat/rakyat tidak perlu yang bersangkutan untuk dipilih kembali.
Mari kita bangun negara bangsa ini sesuai dengan profesi kita masing-masing tidak boleh merusak pasilitas umum yang merugi adalah kita sendiri semuanya ada aturan dan mekanismenya semoga bermanfaat Jaya banga ini menuju Indonesia yang lebih maju lagi salam perjuangan merdeka ...merdeka.....dalam arti seluas-luasnya jadikan hukum sebagai panglima bukan kekuasaan..' Fiat Justitia Ruat Coelum '

* Pengamat Hukum dan Politik, Akademisi/ Advokat senior.

(*Redtapakburuh*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya