Pertemuan Exco Partai Buruh dengan Tokoh Masyarakat Nelayan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat: Perkuat Kerjasama demi Kesejahteraan Nelayan

-
Pertemuan Exco Partai Buruh dengan Tokoh Masyarakat Nelayan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat: Perkuat Kerjasama demi Kesejahteraan Nelayan

Karawang, 31 Agustus 2024 – Exco Partai Buruh menggelar pertemuan strategis dengan tokoh masyarakat nelayan di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu pagi. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pemimpin nelayan, serta perwakilan dari  tokoh setempat dan dari partai buruh Ketua Bung Ramli, Sekretaris H.Errie Kosasih SA,S.H, Anto Budianto,S.H Ketua Bapilu Karawang dan Anggota partai buruh lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Exco Partai Buruh memaparkan program-program yang dirancang untuk mendukung dan memperkuat kesejahteraan nelayan di wilayah Tanjung Pakis. "Partai Buruh berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak nelayan, memastikan adanya akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendukung, dan memperjuangkan harga jual hasil tangkapan yang adil," ujar Bung Ramli Ketua Exco Partai Buruh Karawang 


Para tokoh nelayan mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi, termasuk masalah harga ikan yang fluktuatif, kesulitan mendapatkan bahan bakar dengan harga terjangkau, serta kebutuhan akan dukungan Ruwat laut/pesta Laut yang belakangan ini tidak ada anggaran semenjak 2 (dua) tahun terakhir padahal yang sebelumnya dari pemerintah daerah ada anggarannya. Exco Partai Buruh merespons dengan menawarkan solusi dan pendampingan bagi para nelayan, serta rencana untuk melobi pemerintah daerah agar memberikan subsidi dan bantuan yang lebih memadai.

"Kami sangat menyambut baik inisiatif dari Partai Buruh ini. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik, kami yakin kesejahteraan nelayan di Tanjung Pakis akan meningkat, dan kami pada tanggal 15 September 2024 akan Mengadakan Ruwatan laut mohon Partai buruh bisa mendukung nya" ujar salah satu tokoh masyarakat nelayan. Ia juga menambahkan bahwa para nelayan berharap ada tindakan nyata yang segera diambil, terutama dalam hal peningkatan fasilitas dermaga dan akses Penjualan yang manusiawi 

Exco Partai Buruh dan tokoh masyarakat nelayan sepakat untuk membentuk tim kerja yang akan fokus pada implementasi program-program yang telah dibahas dalam pertemuan ini 
(*Red tapakburuh*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya