Kajian Singkat Permohonan pengujian pasal 3 ayat (1) Huruf (D) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) terhadap Norma pasal 28 (D) Undang-undang Dasar Tahun 1945

-
Kajian singkat permohonan pengujian pasal 3 ayat (1) Huruf (D) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) terhadap Norma pasal 28 (D) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Oleh Penulis Artikel Aktif : 
Asisstant Profesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H
 
Pada kesempatan kali di ajukan oleh sejumlah Profesi Advokat ; Muhammad Mu'Alimin, S.H.,M.H. dkk  6 (enam) orang dan 7-9 berstatus mahasiswa dari FH Universitas Al Azhar Jakarta (UIA) dan FH Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Pemohon memberi kuasa kepada 10 (sepuluh) orang Advokat ; Dr.Mehbob, S.H., M.H.,CN dkk. Untuk di ajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kuasa Hukum bergabung pada " Tim Aksi Membela Kehormatan Advokat atau Amanat "
Permohonan pengujian secara Materiil terhadap sebagian frasa pada pasal 3 ayat (1) huruf (d) UU Advokat No.18 Th 2003 terhadap pasal 28 (D) UUD 1945.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf (d)" Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  berusia 25 tahun bertentangan dengan pasal 28 (D) ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi " Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan berbagai alasan yang dapat di buktikan pemohon dalam surat permohonan nya.

Komentar dan analisa penulis pada dalil-dalil tersebut petitum nya untuk umur yang di tetapkan oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 batas minimum 25 tahun, sementara pemohon meminta di turunkan 23 tahun dengan berbagai alasan bagaiaman jika seseorang ada yang berumur 20 tahun sudah lulus Sarjana yang berlatar belakang perguruan tinggi hukum atau di bawah 23 tahun? Jelas dia di rugikan sudah ikut Pendidikan Khusus Profesi Advokat, sementara harus menunggu 2 tahun lagi, ini jelas-jelas tidak adil.

Menurut hemat kami rasa nya umur 25 tahun sudah cukup ditambah dengan rekomendasi magang 2 tahun berturut-turut supaya pintar dan cerdas, mohon sabar sebab pekerjaan profesi Advokat tidaklah main-main harus melebihi dari pprofesi hukum yang lain, sebagai profesi terhormat officium nobile untuk mewakili masyarakat yang berhadapan dengan berbagai kasus harus di tanganinya sudah tepat usia 25 tahun itu, terhadap usia maksimal untuk jadi Advokat kami setuju di batasi 45 tahun sependapat dengan para pemohon perlu di batasi agar tidak terkesan ptofesi Advokat itu seperti keranjang sampah agar para pensiunan polisi, jaksa, hakim dan PNS/ASN habis pensiun usia 58 tahun atau 60 tahun masuk profesi Advokat ini rasa tidak tepat menurut kami bukankah selama bekerja sudah cukup dapat pensiun lagi di usia 58 tahun atau 60 tahun sudah cukuplah perbanyak ibadah kepada Tuhan atau cati kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi ummat atau orang banyak menuju kebahagiaan didunia dan akhirat manusia tidak ada puas nya berikan kesempatan pada kaum yang muda-muda berkarya dengan etos kerja yang tinggi dalam penegakan hukum.

Perihal perlu tidak Advokat pensiun menurut hemat kami, ketika dulu Undang-Undang Advokat di proses di minta pada OA pada waktu itu belum ada Peradi kami dari Ikadin berdebat pada waktu itu kita coba batssi 70 tahun para senior tidak setuju ada batas pensiun lagi pula Advokat profesi bebas dan mandiri waktu Alm.Prof Adnan Buyung Nasution, S.H. sampai akhir hayat masih aktif beracar di usia 83 tahun.

Prihal permohonsn rekan Advokat dkk dan para mahasiswa ini perlu Organisasi Advokat (OA) di ikutkan par pihak seperti Peradi dan Ikadin dll nya untuk memberi masukan untuk ideal nya batas usia minimal dan maksimal usia calon Advokat di negeri ini semoga bermanfaat.

* Akademisi Dosen Tetap FH Unma Banten, Dosen Terbang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sudah mengajar di 46 PTN/PTS se Indonesia dan Anggota Ahli Assosiasi Ahli dan Dosen Republik Indonesia tercatat Wasekjen DPN Peradi Bid.Kajian Hukun & Perundang-Undangan dan Waketum DPP Ikadin Bid.Sosial & Masyarakat.
(*redtapakburuh*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya