Serikat Pekerja Harus Mempunyai Idiologi yang Jelas Dalam Memilih Pemimpin Dalam Pilkada

-
Anto Budianto,S.H sekretaris umum PC FSP KEP SPSI KARAWANG 

Memiliki ideologi yang jelas dalam memilih pemimpin pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan hal yang sangat penting bagi serikat pekerja. Ideologi yang kuat membantu serikat pekerja dalam menentukan pilihan yang tepat, terutama dalam memilih calon yang akan benar-benar memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Berikut beberapa alasan mengapa serikat pekerja harus memiliki ideologi yang jelas dalam Pilkada:

• Memastikan Kepentingan Pekerja Terwakili: Dengan ideologi yang jelas, serikat pekerja dapat memilih pemimpin yang memiliki komitmen terhadap isu-isu ketenagakerjaan, seperti upah yang layak, kondisi kerja yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Ideologi yang kuat membantu serikat pekerja untuk mendukung calon yang secara konsisten memperjuangkan kepentingan pekerja.

• Membangun Kekuatan Politik: Serikat pekerja yang memiliki ideologi yang jelas dapat membangun kekuatan politik yang lebih solid. Mereka dapat mendukung calon-calon yang memiliki visi yang sejalan dengan perjuangan serikat, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan daerah yang berdampak pada para pekerja.

• Menciptakan Pemimpin yang Akuntabel: Ketika serikat pekerja memilih pemimpin berdasarkan ideologi yang jelas, mereka dapat menuntut akuntabilitas dari pemimpin terpilih. Pemimpin yang dipilih karena keselarasan ideologi akan lebih mungkin untuk bertanggung jawab dan berkomitmen pada janji-janji kampanye yang sesuai dengan kepentingan serikat pekerja.

• Menghindari Praktik Politik Transaksional: Ideologi yang kuat membantu serikat pekerja untuk menghindari politik transaksional, di mana pilihan dibuat berdasarkan iming-iming jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang pekerja. Dengan memiliki ideologi yang jelas, serikat pekerja dapat fokus pada pemilihan calon yang berkomitmen untuk perubahan sistemik yang akan menguntungkan pekerja dalam jangka panjang.

• Memperkuat Solidaritas: Serikat pekerja dengan ideologi yang jelas dapat memobilisasi anggotanya untuk bersatu dalam mendukung calon tertentu. Ini memperkuat solidaritas di antara anggota serikat, meningkatkan partisipasi dalam proses politik, dan memastikan bahwa suara pekerja didengar dan dihormati dalam Pilkada.

• Mendorong Kebijakan Pro-Pekerja: Dengan memilih pemimpin yang sejalan dengan ideologi serikat pekerja, ada peluang lebih besar untuk mendorong kebijakan pro-pekerja di tingkat daerah. Ini bisa mencakup peningkatan kesejahteraan sosial, program pelatihan, serta kebijakan ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja.

Dalam konteks Pilkada, ideologi yang jelas membantu serikat pekerja untuk tidak hanya memilih calon yang populer atau karismatik, tetapi calon yang benar-benar memiliki komitmen terhadap visi dan misi yang sejalan dengan perjuangan serikat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan pekerja tidak terabaikan dalam kebijakan publik dan pembangunan daerah.
Photo bersama calon Bupati Kang Ajam & Teh Gina, Kabupaten Karawang tahun 2024-2029 bersama Partai Buruh 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya