Kenaikan Upah Sangat ideal di Angka Minimal 8% Bahkan Sampai 12% Tahun 2025

-
Denny Rokhmanul Hakim,S.E,M.M Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang

Dengan di putuskan nya bahwa MK  mengabulkan  sebagian  gugatan judicial review UU cipta kerja terkait uji materil sebanyak .21 pasal pada UU no 06 tahun 2023 .yang mana pasal  pengupahan pada pasal 88 ayat 1 &2 pada pasal 81 angka  27 UU no 6 tahun 2023 yang mana bertentangan dengan UUD 1945  menjadi salah satu pasal putusan yang dikabulkan  dalam gugatan tersebut. Artinya bahwa peraturan turunan nya yaitu PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan tidak bisa di berlakukan. Aturan pengupahan di kembalikan ke peraturan sebelumya.dengam.memperhatikan Kebutuhan Hidup layak (KHL )
Maka Peran dewan pengupahan kembali menjadi penting dalam mengatur pengupahan.di.masing2 daerah.

Selayaknya pengupahan tetap memperhitungkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi kemudian ditunjang oleh  hasil.survei kebutuhan Hidup layak (KHL) 
Ini menandakan bahwa kenaikan upah sangat ideal di  angka minimal 8%  bahkan sampai 12% ..hal ini sesuai dengan Hak pekerja dalam hal kehidupan yang layak sesuai UUD 1945.

Selain itu faktor produktifitas dimasing2 perusahan adalah menjadi faktor penambah dari penetapan upah yang ditetapkan pemerintah . Mengingat prinsip keadilan yang bisa berada  proporsional terhadap karyawan atau perusahaan masing2. 

Kenaikan upah bisa meningkatkan daya beli pekerja yang nantinya berdampak positif terjadi  pertumbuhan ekonomi.

Banyak perusahaan yang beranggapan bahwa kenaikan upah bisa memberatkan beban operasional (labour cost) di dalam perusahaan.. namun fakta nya bahwa itu bisa diantisipasi oleh kemampuan manajement perusahaan dalam.menciptakan iklim bisnis yang kompetitif.

Diharapkan. Antara pekerja. Pengusaha dan pemerintah mampu medeskripsikan pengertian upah untuk tujuan produktifitas dan profit. Sehingga pemikiran tentang kenaikan  upah itu bukan hal yang tabu atau pesimis..tapi lebih keyakinan bersama keseringan pertumbuhan dan keberlangsungan suatu usaha

Denny rokhmanul Hakim.
PC Kep SPSI Karawang

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya