IMPLEMENTASI 8 KEWENANGAN PERADI PERINTAH UU ADVOKAT No.18 TH.2003 SULIT MAKSIMAL DI BERLAKUKAN

-
IMPLEMENTASI 8 KEWENANGAN PERADI PERINTAH UU ADVOKAT No.18 TH.2003 SULIT MAKSIMAL DI BERLAKUKAN "?
"Kajian Singkat"
Oleh : Asisstant Profesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H. *
Undang-Undanb Advokat No. 18 Th 2003 ada 8 kewenangan  OA Peradi yang lahir 21 Desember 2004 itu yang didirikan 8 OA asal yaitu ;
1.IKADIN ;
2.AAI;
3.IPHI;
4.SPI.;
5.HAPI;
6.AKHI;
7.HKHPM.dan;
8.APSI.

Permasalahan.
Sejak lahirnya KAI keinginan mereka mau Munas dengan mengajak Peradi tidak berhasil di damaikan tidak berhasil di depan Mahkamah Agung RI, terjadi kericuhan akhirnya merembet keluarlah Surat Ketua MARI No. 073 Tahun 2015 untuk mencari solusi dengan alasan-alasan beberapa keputusan akan mengambil Sumpah Calon Advokat dari organisasi manapun sambil menunggu RUU Advokat yang baru.

Akhirnya di beri peluang atau pintu masuk untuk OA dari yang lain termasuk ramai mendirikan OA  dengan mudahnya mengeluarkan No.AHU dari Dirjen AHI Departemen Kehakiman RI fakta di lapangan menjamur OA konon ceritanya kurang lebih 40 OA bisa melantik dan mengambil Sumpah Calon Advokat baru.heboh dunia persilatan.

Sementara 8 kewenangan itu sebagaimana di amanatkan oleh UU Advokat itu yaitu : 
1. Mengadakan Pendidikan Khusus Profesi
    Advokat ;
2. Mengadakan ujian calon Advokat ;
3. Melantik Calon Advokat
4. Mengajukan Sumpah Calon Advokat ; 
5. Membentuk.Komisi Pengawas Advokat ;
6. Membuat Kode Etik.Advokat ; 
7. Membuat Dewan Kehormatan dan ; 
8. Mengadili dan memberhentikan Advokat.

8 kewenangan ini sulit di terapkan secara maksimal misal nya cara merekrut Calon Advokat, kurikulum, ujian dan standarisasi kelulusan dan pengawasan pelanggaran Kode Etik.
Misalnya saja ada pelanggaran kode etik yang di lakukan nya bila kita tindak dan belum di adili sudah  pindah ke OA yang lain, ada kita vonis atau di hukum dia pindah ke OA lain sulit kita berikan ssnksi pada yang bersangkutan.

Akhir nya seperti macan ompong saja dalam hal ini yang sangat di rugikan adalah pengguna jasa Advokat atau Penasehat hukum masyarakat pencari keadilan akan lahir calon Advokat yang patut di duga atau tidak berkwalitas yang paling di rugikan adalah masyarakat pencari keadilan.

Sementara Advokat adalah salah satu penegak hukum yang setara dengan Polisi, Jaksa dan Hakim ( Catur Wangsa ).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya