Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) Bahas Kenaikan Upah Pasca Putusan MK

-
Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan Bahas Kenaikan Upah Pasca Putusan MK


Karawang, 5 November 2024 – Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) menggelar rapat penting pada hari Selasa untuk membahas isu kenaikan upah buruh setelah putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat hak buruh atas upah layak. Rapat yang berlangsung di kantor FSP LEM SPSI di Karawang dihadiri oleh berbagai elemen serikat buruh dan federasi pekerja, serta Depekab Dan LKS Serikat Buruh yang tergabung di KBPP 

Dalam rapat tersebut, para peserta membahas dampak dari putusan MK yang menyatakan bahwa ketentuan pengupahan harus memperhatikan standar hidup layak bagi buruh. Putusan tersebut dianggap sebagai kemenangan besar bagi buruh karena memberi harapan akan peningkatan kesejahteraan dan memperkuat posisi tawar mereka dalam memperjuangkan kenaikan upah.


Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) dari Unsur Serikat pekerja menyatakan bahwa putusan MK ini akan menjadi landasan kuat dalam negosiasi kenaikan Upah Minimum pada tahun 2025. Sebentar 12 %,"Atas Dasar Hasil Survei Pasar, Kami sangat mengapresiasi keputusan MK Ini adalah awal yang baik bagi perjuangan Buruh untuk meningkatkan taraf hidup buruh. Senada yang di sampaikan para pimpinan Federasi bahwa akan terus mendorong pemerintah dan pengusaha agar mentaati aturan ini demi kesejahteraan buruh di Karawang

Rapat juga membahas langkah-langkah strategis untuk mendesak pemerintah agar segera menerbitkan kebijakan yang mendukung kenaikan upah yang layak, termasuk memperjuangkan revisi dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) agar lebih sesuai dengan kebutuhan hidup buruh.

Selain itu, KBPP menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan putusan MK di lapangan. Dalam waktu dekat, koalisi ini berencana melakukan serangkaian aksi pada tanggal 13 November 2024 untuk meningkatkan tekanan kepada pemerintah agar segera menindaklanjuti tuntutan kenaikan upah tersebut.

Sejumlah buruh yang hadir di rapat ini mengaku optimis bahwa perubahan positif akan segera terjadi. "Kami berharap pemerintah tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga bertindak sesuai harapan buruh," ungkap salah satu buruh yang hadir.

Rapat Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan ditutup dengan seruan untuk mempererat persatuan di kalangan buruh dan tetap menjaga semangat perjuangan dalam mendapatkan hak-hak yang layak.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya