Patut di duga banyak kejanggalan dari kasus Guru Honorer Supriyani, SPd (36 th) yang di dakwa Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Andoolo, Sulawesi Tenggara atas dugaan penganiyaan pada murid nya

-
Guru honorer SDN 4 Baito supriyani saat menjalani sidang diPN Andoolo.

Sejak tanggal 29 Oktober 2024 Eksepsi terdakwa di tolak, Terdakwa Guru Honorer Supriyani, SPd (36 th) yang di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Andoolo, Sulawesi Tenggara atas dugaan penganiyaan pada murid nya padahal waktu kejadian di kelas  l A sementara guru mengajar di kls l.B macam mana ini hukum kita ?

Kembali kami menghubungi Ketua Umum Ikatan Pendekar Advokat Indonesia (IPAI) Putra Banten Asli Batak ini Bung Herman Sitompul atau dikenal bung (Hersit) sebagai Pengajar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada Fakultas Hukum & Sosial Universitas Mathla'ul Anwar Banten (FHS Unma Banten) ini. Setelah kita ikuti dari media elektronik dan cetak kasus ini banyak kejanggalan dapat dilihat proses kronologis kasus ini di panggil itu Guru Honorer Supriyani oleh Polsek setempat dan di buat perdamaian orang tua korban yang kebetulan anggota kepolisian di minta keterangan dll nya dan Guru Honorer ini meminta maaf pad orang tua nya, nyata nya ini kasus di jadikan jebakan malahan di tahan akhir kasus viral banyak yang simpatik dan kuasa hukum Penasehat Hukum meminta penangguhan penahanan akhir di kabulkan mengingat Ibu guru ini mempunyai seorang anak masih kecil.

Patut di duga banyak kejanggalan dari kasus ini seperti Visum nya perlu di pertanyakan pada waktu di buat nya Visum cerita nya Orang tua si Korban tanpa  di dampingi oleh petugas kepolisian setempat.

Terus pihak- pihak patut di duga terlibat praktik tidak terpuji sudah di periksa 6 anggota polsek dan polres oleh Propam.

Melihat kasus tidak menutup kemungkinan jika terbukti ada kesalahan putusan atau oknum akan di proses demi hukum dan keadilan dimata hukum setiap orang sama terkesan ada dan mengarah pada ' Kriminalisasi ' pada Guru Honorer Ibu Supriyani dengan tujuan-tujuan tertentu kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan DPN Peradi dan juga Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Masyarakat berbagai organisasi di pegang ny demi pengabdian pada masyarakat mari kita tetap suarakan kebenaran dan kedilan di republik ini  saya apresiasi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah  untuk menemui Kapolri urusan kasus semoga Majelis Hakim yang memeriksa kasus obyektif berpihak pada kebenaran dan keadilan.

Banten, 3 Oktober 2024 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya